Bendahara Golkar Sebut Syarat Kubu Agung Mustahil Dipenuhi

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana islah yang selama ini kerap disebutkan oleh kedua kepengurusan di dalam tubuh Partai Golkar kini semakin dipertanyakan. Salah satunya dikarenakan oleh Bendahara Umum kubu Aburizal Bakrie (Ical), Bambang Soesatyo menilai syarat islah yang diberikan oleh kubu Agung Laksono tidaklah mungkin dapat dipenuhi oleh kubu Ical.

"Adanya permintaan macam-macam yang tak mungkin dipenuhi oleh DPP Partai Golkar hasil Munas Bali," ujar Bambang melalui pesan singkat, Selasa (8/1).

Pilihan Redaksi Islah Golkar, Saling Kunci Soal Posisi di Koalisi Akbar Bekali Kubu Ical untuk Hadapi Pertemuan 8 Januari Bendahara Golkar Kubu Ical Minta Islah Dibatalkan

Ini merupakan satu dari lima alasan yang akhirnya membuat Bambang meminta Ical untuk membatalkan dan menghentikan kelanjutan dari perundingan islah diantara kedua kubu tersebut. (Link berita aku yang sebelumnya ditaro boleh kali yaaaa)

"Sebaiknya ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menghentikan perundingan, karena tidak gunanya lagi," tegas sekretaris fraksi tersebut.

Ada beberapa permintaan yang diajukan oleh kubu Agung Laksono, yang kemudian dibahas pada pertemuan pada 23 Desember silam. Seperti, mengutamakan proses islah, menyamakan visi untuk mendukung pemerintah, mendukung pemilihan umum secara langsung, mengganti slogan Partai Golkar dan yang terakhir adalah keluar dari Koalisi Merah Putih.

Perundingan 23 Desember lalu menyisakan dua hal yang belum dapat disepakati oleh pihak Aburizal Bakrie. Pertama adalah keluarnya Golkar dari Koalisi Merah Putih, dan mengenai teknis dari proses islah tersebut.

Diketahui, Aburizal Bakrie merupakan Ketua Presidium dari koalisi yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz tersebut. Sedangkan Sekretaris Jenderal Idrus Marham merupakan Koordinator Koalisi Merah Putih.

Sebelumnya, kubu Agung Laksono mengatakan keluar dari KMP menjadi harga mati bagi mereka. Hal tersebut disebabkan karena pembentukan koalisi tersebut hanya untuk pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Pada saat pilpres selesai, menurut kubu Agung, Koalisi tersebut seharusnya sudah tidak ada lagi.

Selain itu, hal lain yang mendasari permintaan tersebut adalah tidak pernah ada dalam sejarah, Partai Golkar menjadi partai oposisi. Kendati demikian, Agung Laksono mengatakan keluarnya Golkar dari KMP bukan berarti langsung bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat. (sip)