Dikotomi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta akan Dihapus

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir akan menghapus dikotomi perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Penghapusan dikotomi PTN dan PTS diyakini akan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lain.

“Akan kami hapuskan dikotomi istilah perguruan tinggi negeri dan swasta. Jadi nanti ada layanan bersama antara perguruan tinggi swasta dan negeri, tidak akan dibedakan," kata M. Nasir di acara dialog pendidikan yang digelar Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (8/1).

Dengan penerapan satu layanan ini, maka Kopertis (Koordinasi PTS) akan dihapuskan.

Selain akan menerapkan layanan pendidikan tinggi yang tidak membedakan status perguruan tinggi, Kemenristek juga bakal membangun forum komunikasi antara PTS dan PTN.

"Setiap perguruan tinggi harus melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) terhadap dirinya sendiri. Dengan begitu akan bisa diketahui posisi masing-masing," kata Nasir.

Terkait pendidikan tinggi, Kemenristek akan fokus menghasilkan tenaga terampil dan melakukan inovasi. “Dua komponen ini harus didukung riset yang baik. Yang penting kualitas lulusan kita didorong hasil riset. Risetnya dipublikasikan di jurnal-jurnal yang punya nilai edukasi baik," kata Nasir.

Menurut pria yang sempat terpilih sebagai Rektor Universitas Diponegoro itu, salah satu ukuran kualitas pendidikan tinggi adalah bagaimana kemampuan lembaga untuk mengembangkan penelitian. Kualitas-kualitas itu kemudian harus dikelompokkan.

“Misalnya perguruan tinggi yang sudah kuat (di bidang penelitian) akan membentuk satu kluster. Kluster kedua mungkin yang setengah kuat. Yang ketiga yang belum kuat,” ujar Nasir.

Pengelompokkan tersebut, tegas Nasir, bukan untuk membeda-bedakan. Namun untuk meningkatkan kemampuan riset perguruan tinggi.

Berdasarkan catatan International Labor Organisation (ILO), pada 2015, Indonesia dengan angkatan kerja 137.382 juta akan mewakili 40 persen dari angkatan kerja sepuluh negara ASEAN.  Namun berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik tahun 2013, hanya sebagian kecil dari angkatan kerja Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi.

Akibatnya Indonesia terancam terjebak dalam low skill worker yang hanya mendapat porsi kecil dari nilai tambah pembangunan ekonomi kawasan. Sementara porsi terbesar dari nilai tambah pembangunan akan didapat oleh negara-negara ASEAN lainnya. (agk)