"Aroma politiknya lebih kuat dari pada pertimbangan profesionalitas, integritas moral, independensi, dan syarat-syarat lain sebagai Kapolri," kata Bambang kepada CNN Indonesia, Sabtu (10/1).
Bambang tak menilai Budi Gunawan dari sisi kecakapan dan kemampuan. Tetapi dia menyoroti keberanian Budi Gunawan dalam melakukan perubahan mental di lingkungan Polri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nama Budi Gunawan telah diajukan Jokowi kepada pimpinan DPR lewat surat tertanggal 9 Januari 2015. Dalam surat itu, Jokowi menyebut Budi sebagai perwira tinggi yang memiliki kemampuan, kecakapan dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kapolri.
Bambang memerkirakan bahwa DPR bakal menerima pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Namun dirinya berharap para wakil rakyat dengan berani melakukan penelusuran jejak terhadap latar belakang Budi.
"Saat fit and proper test, semoga juga dapat dilihat komitmen dia untuk dapat mengubah sikap perilaku Polri. Termasuk untuk menjawab anggota polisi yang memiliki rekening gendut," kata Bambang.
Nama Budi merupakan salah satu yang masuk dalam opsi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk menjadi Kapolri. Kompolnas mengajukan dua opsi kepada Jokowi yang terdiri dari sembilan nama jenderal bintang tiga untuk opsi pertama dan empat nama untuk opsi kedua yang juga merupakan para jenderal bintang tiga.
Nama Budi Gunawan masuk dalam kedua opsi tersebut. Selain Budi, nama lain yang masuk dalam kedua opsi itu adalah Komjen Dwi Priyatno yang saat ini menjabat Inspektur Pengawasan Umum, Komjen Suhardi Alius yang sat ini menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan Komjen Putut Bayu Seno yang menduduki posisi Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri. (rdk)