Ical Tak Menyangka KPK Berani Jadikan Budi Gunawan Tersangka

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali Aburizal Bakrie mengaku kaget Komisaris Jenderal Budi Gunawan dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sempat mendukung calon Kapolri yang diajukan presiden itu, Aburizal kini mengaku belum menentukan sikap.

"Tentu saya kaget sekali, kami belum tahu mendukung siapa, karena itu tergantung dari sikap pemerintah," kata Aburizal di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/1).

Pilihan Redaksi KPK Temukan Dua Alat Bukti Budi Gunawan Terima Hadiah Budi Gunawan Tersangka, Pengamat: Ini Akibat Main Terobos KPK: Kami Selama Ini Menahan Diri Bicara

Ia tidak menyangka KPK berani menetapkan calon Kapolri tersebut menjadi tersangka. Meski begitu, pria yang akrab disapai Ical ini tak mau berkomentar apakah ada unsur politis dalam hal tersebut.

Namun menurutnya, penetapan tersangka ini menurutnya terkesan tiba-tiba. "Dari dulu tidak pernah dijadikan tersangka, tapi begitu dicalonkan menjadi Kapolri, jadi tersangka," ujarnya.

Bendahara Umum hasil Munas Bali Bambang Soesatyo juga mengaku terkejut. Selama ini ia juga mengira bahwa ditetapkanya Budi sebagai tersangka merupakan isu semata.

Tapi Bambang memahami jika KPK menetapkan status tersangka kepada Budi Gunawan empat hari setelah ditunjuk menjadi calon Kapolri saat ini. "Ini soal momentum dalam kalkulasi hukum KPK. Kalau sudah jadi Kapolri nanti makin ribet," kata Bambang.

KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji dalam kapasitasnya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri pada tahun 2003-2006.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan KPK terpaksa menahan diri untuk berbicara kepada publik karena proses penyelidikan masih berjalan dan ekspose belum dilakukan, padahal PPATK sudah mengeluarkan hasil analisis sejak Juni 2010 lalu.

Hasil kajian itu pun diperiksa kembali pada 2012 dan melakukan ekspose pertama pada Juli 2013 setelah Budi menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. (sur/obs)