DPR dan Presiden Dinilai Bekerjasama Loloskan Pesakitan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Kepolisian telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, Selasa (13/1) lalu. Namun ibarat sebuah drama baru, meski berstatus tersangka, DPR RI melalui Komisi III menyambut baik kedatangan Budi untuk mengikuti fit and proper test, bahkan Komisi hukum tersebut meloloskan Budi untuk menjadi orang nomor satu di kepolisian.

Pilihan Redaksi KPK Yakin Budi Gunawan akan Kooperatif Hentikan Budi, Jokowi Harus Putuskan sebelum Paripurna DPR ICJR: Jokowi Lamban soal Budi, Padahal Bola di Tangannya Penyebar Foto Mirip Samad Dinilai Ingin Cari Kesalahan KPK

"Kalau sudah tersangka, berarti sudah tidak fit dan tidak proper lagi dong. Kenapa DPR memaksakan Budi masih fit dan proper?" kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar, Kamis (15/1).

Menurutnya, banyolan politik dan ranah hukum seakan tercampur aduk. Keanehan berlapis dari proses penunjukan Budi bisa dilacak sejak 2013 atas penolakan SBY menjadikannya sebagai Kapolri dan lebih memlih Jenderal Pol Sutarman yang masih menjabat hingga saat ini.

"2013, SBY tolak Budi. Bisa dibayangkan ini proses yang aneh."

Seharusnya DPR, seperti yang pernah dilakukan kepada Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah menolak untuk bertemu mereka karena statusnya yang telah ditetapkan oleh kepolisian terkait penerbitan surat cekal kepada Anggoro.

"Kok DPR tidak melakukan hal yang sama. Yang aneh lagi itu presiden tidak menarik suratnya," ujar Zaenal.

Dengan posisi yang serba terjepit khususnya Joko Widodo, kekecewaan semakin bertambah ketika DPR setuju dengan Budi menjadi Kapolri secara aklamsi yang rencannya akan segera diparipurnakan sebelum siang ini. Tak hanya itu Zaenal curiga dengan munculnya kekuatan yang mengendalikan eksekutif dan legislatif.

"Dari mana kekuatan ini hingga DPR dan pemerintah tak berkuasa menarik surat atau menolak Budi. DPR dan Presiden seakan kerjasama loloskan pesakitan KPK," tegas Zaenal.

Sementara itu, sang calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku tidak tahu ada pesan apa di balik penetapan status tersangkanya itu. Budi mengklaim dirinya sudah menjelaskan secara transparan ihwal aset atau harta yang dimilikinya. “Semuanya sudah dijelaskan transparan,” kata Budi yang mengaku siap jika menjadi Kapolri.

Menurut Budi pihaknya memiliki sejumlah bisnis keluarga terkait dan semuanya dapat dipertanggungjawabkan. “Semua transaksi rekening bisa dipertanggungjawabkan, legal, sudah dijelaskan ada beberapa bisnis (keluarga),” ujarnya usai duji DPR, kemarin.  (pit/sip)