SBY: Selamatkan Polri, Dengarkan Suara Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Susilo Bambang Yudhoyono memantau kisruh di seputar Komjen Pol Budi Gunawan. Budi yang diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri akhirnya dsetujui DPR menjadi Kapolri. Padahal di saat yang sama, Budi menyandang status sebagai tersangka kasus rekening gendut di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk itu SBY melalui akun Twitter-nya mengeluarkan seruan. “Mari kita selamatkan negara, Presiden, dan Polri. Dengarkan suara rakyat,” kicaunya, Jumat (16/1).

Pilihan Redaksi Alternatif Opsi Jokowi untuk Budi: Dilantik Lalu Nonaktifkan Jokowi Dinilai Langgar Pakta Antikorupsi Jika Lantik Budi Pakar Tata Negara: Budi Kapolri, Legal Tapi Tak Bermoral KPK Sebut Jokowi Langgar Tradisi Ketatanegaraan

Partai yang dipimpin SBY, Demokrat, menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menolak Budi Gunawan menjadi Kapolri. Demokrat juga tak menghadiri uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi di Komisi III DPR. Namun beda suara Demokrat ini tak berpengaruh karena mayoritas fraksi menyetujui Budi menjadi Kapolri.

Putra SBY yang menjabat Sekjen Demokrat, Edhie ‘Ibas’ Baskoro Yudhoyono menyatakan, Demokrat memilih untuk mengikuti suara rakyat yang gencar menolak Budi Gunawan. Demokrat juga menilai penetapan tersangka KPK sebagai Kapolri merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum di tanah air.

Menurut Demokrat, Indonesia bisa tercoreng di mata dunia karena satu hal ini. “Kalau Presiden mengangkat Kapolri yang berstatus tersangka, itu tidak baik bagi masyarakat Indonesia karena menimbulkan ketidakpercayaan,” kata Ibas.

Apalagi, ujar Ketua Fraksi DPR itu, tak ada hal mendesak yang membuat Presiden Jokowi perlu buru-buru melantik Kapolri. Toh masa jabatan Jenderal Sutarman baru berakhir Oktober. Artinya masih ada waktu sembilan bulan bagi Presiden untuk memikirkan matang-matang soal pengganti Sutarman.

Dalam paripurna penetapan Budi Gunawan sebagai Kapolri kemarin, Kamis (15/1), Demokrat meminta DPR untuk mendalami dan mengklarifikasi pencalonan Budi. “Klarifikasi dilakukan baik kepada Presiden, KPK, Kapolri, Kompolnas, maupun Budi Gunawan,” kata anggota Fraksi Demokrat Benny K Harman.

Demokrat juga meminta pimpinan DPR untuk menunda pengambilan keputusan soal Budi. “Apabila Komjen Pol Budi Gunawan dipaksakan menjadi Kapolri, maka dia tidak akan mendapat kepercayaan rakyat," ujar Benny.

Namun paripurna DPR akhirnya tetap menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Demokrat pun mengingatkan Presiden untuk berhati-hati dalam mengambil langkah berikutnya.

“Kalau Presiden lantik Budi Gunawan, itu jadi pintu masuk impeachment terhadap Presiden," kata Benny usai rapat paripurna DPR yang menetapkan Budi Gunawan sebagai Kapolri, Kamis (15/1).

Wakil Ketua Komisi III DPR menilai Presiden Jokowi telah melanggar sumpah jabatan dan konstitusi karena melantik seorang tersangka menjadi Kapolri. Padahal dalam sumpah jabatannya, seorang presiden bersumpah akan menegakkan hukum setegak-tegaknya dan seadil-adilnya. (agk)