Hormati Keputusan Jokowi, KPK Tetap Jalankan Tugas

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengambil sikap dalam polemik pergantian Kepala Kepolsian RI (Kapolri). Jenderal Sutarman diberhentikan dengan hormat dan jabatannya digantikan sementara oleh Wakapolri Badrodin Haiti.

Komisaris Jenderal Budi Gunawan, kandidat tunggal Kapolri yang menjadi tersangka gratifikasi, ditunda pelantikannya. Alih-alih mencari calon pengganti, Jokowi nampaknya masih bimbang dengan pegangan azas praduga tak bersalah.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan, penundaan pelantikan dilakukan untuk menghormati proses hukum yang berlangsung di KPK.

Lembaga antirasuah dalam hal ini secara resmi menyatakan rasa hormat terhadap keputusan yang telah dikeluarkan Presiden. Bagaimana pun, tidak berarti keputusan itu menghalangi KPK untuk mengusut tuntas perkara yang sudah disangkakan terhadap Budi Gunawan.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak dalam kapasitas untuk mengomentari keputusan yang diambil presiden terkait pengangkatan dan penundaan di instansi Polri.

"Kami menghormati keputusan Presiden. Namun KPK tetap akan memberi konsentrasi terhadap penanganan perkara yang telah menjadi kewenangannya," ujar Bambang dalam keterangan singkat, Jumat malam (16/1).

Bambang menjelaskan, persoalan Budi Gunawan yang sedang memanas saat ini tidak bakal menggangu kerja sama antarlembaga penegak hukum. Bambang menegaskan KPK tetap menjalankan tugas di bidang pemberantasan korupsi dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum.

"Lembaga penegak hukum yang dimaksud itu termasuk Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan tentunya Kepolisian," ujarnya. (rdk)