Soal Penangkapan Bambang, Presiden Jokowi Harus Turun Tangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mendesak agar Presiden Joko Widodo turun tangan membantu membereskan persoalan yang dianggap sebagai ketegangan di antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian.

Menurut Ade, penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto merupakan buntut dari kulminasi penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka penerima gratifikasi.

Pilihan Redaksi Bambang Ditangkap Kabareskrim, KPK Jadi Lautan Manusia Bambang Widjojanto Ditangkap, #SaveKPK Ramai di Twitter Adnan Pandu: Kembalikan Bambang ke KPK Sebelum Pukul 14.00

Tekanan terhadap KPK mulai terjadi sejak langkah Budi Gunawan tertunda menuju pucuk pimpinan kepolisian. Ade menganggap Jokowi perlu menangani langsung ketegangan di dua lembaga pengak hukum itu lantaran kasus Budi merupakan perpanjangan tangan dari Jokowi kepada KPK.

"Ini bola panas dari presiden. Jokowi harus bertanggung jawab," kata Ade di Gedung KPK, Jumat (23/1).

Menurut Ade kasus Budi Gunawan telah sengaja dilemparkan Jokowi kepada KPK. Hal itu bermula dari penundaan pelantukan Budi Gunawan setelah KPK melakukan proses penegakan hukum.

"Kami maunya Jokowi tidak berpangku tangan setelah melempar bolanya. Presiden harus ikut mengawal untuk memastikan KPK bisa bekerja dengan baik dalam proses penegakan hukum," ujar Ade.

Pagi tadi, Bambang Widjojanto dijemput oleh tim penyidik Badan Reserse dan Kriminal Polri. Sang wakil ketua lembaga antirasuah itu, langsung diperiksa oleh penyidik dalam perkara yang terkait dengan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kotawaringin Barat.

Bambang kini masih berada di kantor Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan. Menurut juru bicara Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie, status Bambang saat ini telah dijadikan tersangka dalam kasus yang menjeratnya. (sip)