Adnan Pandu Dilaporkan ke Polri atas Tuduhan Perampokan Saham

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri atas dugaan pengambilalihan paksa saham milik PT Desy Timber. Adnan dilaporkan oleh kuasa saham PT Desy Timber, Mukhlis Ramdhan, Sabtu (24/1).

Mukhlis tiba bersama kuasa hukumnya pukul 13.10 WIB membawa sejumlah berkas pelaporan untuk ditindaklanjuti penyelidikannya oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri.

Pilihan Redaksi Menkopolhukam: Komunikasi KPK, Polri, Jaksa Terputus Bambang Widjojanto: Bukan Pelemahan, Ini Penghancuran KPK! Seharian Kemarin, Bambang Mengaku Diintimidasi dan Diteror Jadi Tersangka, Bambang Ajukan Pengunduran Diri dari KPK

“Kasusnya nanti kami bedah bersama penyidik,” ujar kuasa hukum Mukhlis, Lesmana.

Menurut Mukhlis, Pandu terlibat dalam perampokan saham PT Desy Timber. Perusahaan itu merupakan perusahaan keluarga yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur, dan berdiri sejak 1970.

Namun ketika ditanya mengenai kronologi dan rincian kasus yang melibatkan Adnan, Mukhlis belum bisa menjelaskan.

"Kronologinya nanti, biar jelas dulu di dalam (Bareskrim)," ujar Lesmana sambil menuju kantor Bareskrim.

Adnan adalah pimpinan KPK kedua yang diperkarakan ke Bareskrim Polri setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Bambang kemarin, Jumat (23/1), ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pemberian keterangan palsu di depan sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, tahun 2010. Saat itu Bambang belum menjabat Ketua KPK. Ia menjadi pengacara salah satu pihak bersengketa.

Setelah diperiksa selama delapan jam, penahanan Bambang akhirnya ditangguhkan dengan jaminan dari Adnan Pandu Praja. Hari ini, justru Adnan yang diperkarakan –lagi-lagi ke Bareskrim Polri yang belum lama ini berganti pimpinan dari Komjen Suhardi Alius ke Komjen Budi Waseso.

Ketegangan antara KPK dan Polri meningkat setelah pekan sebelumhya, KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut, membuat pelantikannya sebagai Kapolri harus ditunda oleh Presiden Jokowi –orang yang menjadikan dia calon tunggal Kapolri meski tahu Budi telah mendapat tanda merah dari KPK karena berpotensi berperkara hukum. (agk)