'Jokowi, Jangan Pindahkan Istana ke Teuku Umar'

Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar hukum Denny Indrayana meminta Presiden Joko Widodo segera turun tangan menyelesaikan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Ia juga mendesak Jokowi untuk bersikap netral dan tak tersandera kepentingan politik tertentu.

"Presiden Jokowi, jadilah Presiden, laksanakan revolusi mental. Jangan pindahkan Istana ke Teuku Umar,” kata Denny.

"Jangan tunduk pada KMP, koalisi Mega Paloh," tambah Denny pada aksi Save KPK Untuk Polri  Bersih, Minggu (25/1).

Menurut Denny, penetapan tersangka terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh penyidik Bareskrim Polri tak bisa dilihat sebagai persoalan hukum individu.

Ia bahkan berkata, penangkapan Bambang Jumat (23/1) lalu merupakan penangkapan KPK. "Itu kemarin bukan BW yang ditangkap, tapi KPK," ucapnya. 

Denny pun secara tegas meminta Jokowi membatalkan rencana pelantikan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Langkah tersebut, menurut Denny, akan menjadi wujud nyata janji Jokowi pada pemilihan presiden lalu, yakni melakukan revolusi mental.

Jangan tunduk pada KMP, koalisi Mega PalohDenny Indrayana

"Kalau sampai ada tersangka dilantik, itu namanya bukan revolusi mental," ucap Denny. Ia menilai, jika benar Jokowi akhirnya melantik Budi, peristiwa itu akan mencoreng nama baik Presiden.

Denny sendiri menjadi salah satu tokoh masyarakat yang memberikan dukungan langsung di KPK ketika Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada Jumat (23/1) pagi.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu pun juga mengatakan bahwa di tubuh Polri masih terdapat banyak anggota bersih yang gerah dengan masalah yang menyandera Polri dan KPK. (sur/eno)