Perppu Imunitas Diperlukan untuk Jaminan Hukum KPK dan PPATK

Jakarta, CNN Indonesia -- Kuasa hukum Bambang Widjojanto, Usman Hamid khawatir kriminalisasi seperti yang terjadi pada Wakil Ketua KPK itu juga terjadi pada pejabat institusi lain seperti PPATK. Karena itu Usman mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu kekebalan hukum pada pimpinan KPK dan PPATK.

Usman mengaku mendengar kabar bahwa kriminalisasi juga akan terjadi pada pimpinan PPATK. "Kami dengar pimpinan PPATK juga akan dipidanakan sejumlah pihak," kata mantan Koordinator Kontras ini pada aksi Save KPK Untuk Polri Bersih di Jakarta, Minggu (25/1).

Pilihan Redaksi KPK Ingin Minta Kekebalan Hukum Pada Presiden Soal Impunitas KPK, Jokowi Dinilai Masih Gamang

Perppu kekebalan (imunitas) hukum untuk pimpinan KPK dan PPATK dinilai Usman adalah bentuk jaminan perlindungan hukum agar tak lagi terjadi kriminalisasi. "Harus ada jaminan hukum agar tidak ada kriminalisasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Usman juga mendorong Presiden membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Pelantikan tersebut, kata Usman, akan menyulitkan KPK mengusut kasus dugaan rekening gendut yang kini tengah menjerat Budi.

"Ini sebenarnya justru akan merugikan institusi kepolisian. Kepercayaan masyarakat kepada mereka juga akan menurun," ujar Usman. Menurutnya, tanpa dukungan presiden, KPK akan kesulitan memberantas korupsi.

Setelah Bambang dijadikan tersangka atas tuduhan menyuruh orang membuat keterangan palsu, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga dilaporkan atas tuduhan pengambilalihan paksa saham PT Desy Timber. Ia dilaporkan kuasa hukum perusahaan tersebut ke Bareskrim Mabes Polri kemarin (24/1). (sur)