Kompolnas: Banyak yang Tak Suka Gaya KPK Berantas Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Adrianus Meliala menduga ada skenario besar yang mungkin tengah ditujukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, skenario ini muncul karena ada pihak yang tidak suka pada gaya KPK menangani kasus korupsi.

"Semua sepakat mengatakan tidak pada korupsi, namun gaya KPK yang sedikit-sedikit mengangkat kasus ke publik mungkin perlu diperbaiki," kata Adrianus di Jakarta.

Pilihan Redaksi 'Peluru-peluru' untuk Lembaga Pemberantas Korupsi Kompolnas Minta Klarifikasi Polri Soal Pemborgolan Bambang Oegroseno: Penangkapan Bambang Karena Pencalonan Budi Gunawan Hanya SP3 Mampu Kembalikan Wewenang Bambang Widjojanto di KPK

Bagi sebagian kalangan, gaya KPK yang terlalu sering muncul kerap dipandang mempermalukan lembaga negara lain. Banyak yang kurang menyukai gaya KPK yang seperti ini. Mungkin saja, ujar Adrianus, itu termasuk kepolisian.

Meski begitu, bukan berarti cara-cara yang dilakukan Kepolisian dengan menangkap Bambang Widjojanto dibenarkan. Adrianus juga melihat ada yang janggal dalam proses penangkapan Bambang itu.

Oleh sebab itu Kompolnas akan segera meminta klarifikasi kepada Polri terkait masalah itu. Salah satu hal yang dinilai janggal adalah perbedaan pernyataan dari Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti dengan Kabareskrim Inspektur Jenderal Budi Waseso pada hari penangkapan Bambang.

Jumat pagi (23/1), Badrodin menyatakan tak tahu soal penangkapan Bambang yang dilakukan oleh sekitar 15 petugas Bareskrim Polri. Namun Adrianus tak yakin Badrodin sebagai orang nomor satu di Polri saat ini tidak mengetahuinya,

"Kami tidak yakin bahwa Wakapolri tidak tahu dengan gerakan Kabareskrim, kata dia.

Minggu malam (25/1), Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk menyelesaikan konflik KPK-Polri. Tim terdiri dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie, mantan Wakapolri Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno, mantan Wakil Ketua KKPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, mantan staf ahli Kapolri Bambang Widodo Umar, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, dan mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif. (Baca: Tim Independen akan Evaluasi pencalonan Budi Gunawan) (sur/agk)