Ratusan Orang Longmarch ke Istana Pertanyakan Sikap Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Bertepatan dengan 100 hari pertama masa jabatan Presiden Joko Widodo, ratusan orang yang bergabung dalam wadah Solidaritas Save KPK melakukan longmarch ke Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1). Tak hanya menyatakan dukungan kepada Komisi Pembeantasan Korupsi (KPK), kelompok ini juga mempertanyakan sikap Jokowi: pro-pemberantasan korupsi atau melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu.

"Aksi solidaritas ini untuk memperjelas apakah Jokowi mendukung KPK atau tidak. Kedua, tentunya untuk mendorong penghapusan kriminalisasi terhadap KPK dan menolak pelantikan Budi Gunawan," ujar koordinator lapangan aksi ini, Alghiffari Aqsa.

Pilihan Redaksi Rieke Rindu Gaya Blusukan Jokowi yang Dulu Istana: Jokowi-JK Tak Pakai Istilah 100 Hari, Tapi Quick Wins

Komisiaris Jenderal Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri yang ditunjuk Jokowi menggantikan Jenderal Sutarman pada 9 Januari. Namun, Budi ditetapkan sebagai tersangka dugaan menerima gratifikasi oleh KPK pada 13 Januari 2015. Perseteruan KPK dengan Polri diduga terjadi karena penetapan Budi sebagai tersangka.

Aqsa yang juga pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ini melanjutkan, hari ke-100 masa jabatan Jokowi sebenarnya merupakan saat yang tepat bagi Presiden membuktikan dia berada di pihak rakyat dan bukan di pihak elite partai politik.

Dhuha Ramadhani, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia melanjutkan, Jokowi harus menyelamatkan KPK dan Polri. Menurut Dhuha, KPK secara institusi harus dilindungi.

Namun, jika memang ada oknum lembaga superbodi ini yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, perkaranya harus diusut tuntas. "Hal yang sama juga berlaku bagi kepolisian," kata Dhuha.

Sementara itu Direktur Kampanye Change.org, Arief Aziz mengatakan, selama 100 hari kinerja Jokowi telah muncul banyak petisi online yang ditunjukkan bagi pemerintah. Arief mencontohkan, November 2014 Jokowi mengunjungi Riau atas undangan warga melalui petisi #BlusukanAsap.

Terakhir, dua petisi online dibuat menyambut rencana pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. "Bila ditotal, keduanya menembus 75 ribu dukungan dengan pertumbuhan yang sangat pesat," ujar Arief.

Arief menyatakan, dengan masifnya petisi online terhadap Jokowi, pilihan saat ini berada di tangan sang presiden. "Jokowi melihat ini sebagai kegaduhan atau suara rakyat yang tidak jelas," sindirnya menirukan perkataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno.

Aksi Solidaritas Untuk KPK diinisiasi oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat seperti, Kiara, Elsam, Human Rights Working Group, LBH Jakarta, Change.org, Kontras, dan Arus Pelangi. (rdk/sip)