Tim 9 Diminta Sebut Orang yang Pengaruhi Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo masih menimbulkan pertanyaan. Setelah pelantikan Budi tertunda akibat status tersangka, Tim 9 atau Tim Independen menemukan adanya pembisik kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk B menjadi orang nomor satu di Polri.

Menanggapi isu tersebut, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Junimart Girsang meminta pihak yang mengatakan informasi itu agar tidak membuat keruh keadaan.

Pilihan Redaksi Polri Dianggap Tebang Pilih Tangani Kasus Bambang Lima Rekomendasi Tim 9 untuk Presiden Jokowi Pencalonan Budi Gunawan Ternyata Bukan Inisiatif Jokowi

"Jika bukan hak prerogatif presiden lalu inisiatif siapa? Jangan membuat keruh situasi," ujar Junimart saat ditemui di Komisi III DPR RI, Rabu (28/1).

Dia mengatakan jika memang pihak yang menjadi inisiator pencalonan BG sudah menjadi 'rahasia umum', seharusnya semua orang tahu. Namun dia mengakui hingga saat ini dia tidak tahu siapa pihak yang dimaksud tersebut.

"Saya tidak tahu, kalau memang rahasia umum seharusnya kita semua tahu," katanya. "Harusnya dia bilang siapa pihaknya jangan malah membuat guyonan yang tidak benar."

Sebelumnya anggota Tim 9 bentukan Jokowi yang diketuai Syafii Maarif, mengatakan munculnya nama Budi Gunawan sebagai calon Kapolri bukan atas inisiatif Jokowi. Namun dirinya enggan menunjuk nama siapa dalang di balik penunjukan Budi dan berhasil memengaruhi Jokowi itu.

Syafii mengatakan pihak tersebut sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. "Saya tak mau menyebut nama. Itu sudah rahasia umum,” kata Syafii Maarif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/1)

Sementara itu Junimart mengatakan saat ini terserah Jokowi apakah mau melantik Budi atau tidak. Namun dia kembali menegaskan pencalonan Budi sebagai Kapolri sudah sesuai prosedur.

"Itu hak prerogatif presiden, lalu meminta persetujuan DPR untuk mengangkat BG dan memberhentikan Jenderal Sutarman. Sekarang presiden mau melantik atau tidak terserah saja," katanya. (pit/obs)