Presiden Jokowi Gelar Rapat dengan Bupati Indonesia Timur

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menggelar rapat konsolidasi gelombang ketiga dengan 110 bupati dari wilayah Indonesia bagian timur di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (29/1).

Sebelumnya, Presiden mengadakan rapat gelombang pertama dengan 101 bupati dari wilayah Sumatera pada Kamis (22/1). Selang sehari kemudian, Jumat (23/1), rapat gelombang kedua dengan 103 bupati dari wilayah bagian tengah Indonesia pun dilakukan.

Rapat konsolidasi gelombang ketiga yang dimulai pukul 09.05 WIB ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

Pilihan Redaksi Mayoritas Publik Masih Yakin Jokowi Wujudkan Program Utama Jokowi Garap Jalur Kereta Rantau Prapat-Sawahlunto Rp 30 T Polisi Periksa Gubernur Gorontalo Kasus Korupsi Alkes Ada 26 Bupati Miliki Rekening Berisi Lebih Dari Rp 1 Triliun Indikasi Cuci Uang Rekening Gendut Kepala Daerah

Sementara 110 bupati yang hadir, terdiri dari para bupati dari Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 21 orang, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 15 orang, Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 12 orang, Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 11 orang, Provinsi Gorontalo sebanyak 5 orang, Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 6 orang, Provinsi Papua sebanyak 28 orang, dan Provinsi Papua Barat sebanyak 12 orang.

Sama seperti rapat gelombang I dan II, dalam rapat kali ini Jokowi menekankan pentingnya diadakan rapat konsolidasi seperti ini lebih dari sekali dalam setahun.

"Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa dalam manajemen negara, dalam ketatanegaraan diperlukan sebuah konsolidasi organisasi dari atas sampai ke bawah. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu kami kumpulkan supaya kita mempunyai visi besar yang sama, rencana yang besar untuk bangsa ini bersama, supaya kita mempunyai gagasan besar yang kita samakan dalam organisasi besar kita, Negara Republik Indonesia," ujar Jokowi dalam pembukaan.

"Oleh sebab itu, pertemuan seperti ini akan kita rutinkan, bisa setiap tiga  bulan sampai empat bulan. Nanti akan dilihat oleh Mendagri atau mungkin setengah tahun. Tergantung situasinya," kata dia melanjutkan.

Lebih jauh lagi, eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan jika pemahaman pemerintah pusat hingga daerah sudah segaris maka pertemuan untuk membahas masalah yang ada di daerah tetap harus dilakukan.

"Tentu saja kita ingin menampung beberapa usulan, masukan, atau saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan daerah, perbaikan kabupaten, sehingga semuanya dalam arah yang sama," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kusumo mengatakan Presiden hari ini akan mendengarkan  keluhan mengenai permasalahan di daerah.

"Mungkin kendala-kendala daerah dan kemungkinan rencana-rencana program jangka pendek dan panjang yang tentunya akan sangat bermanfaat," kata dia.

Pemberian arahan dalam rapat konsolidasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015 hingga 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (18/12) tahun lalu.

Rapat ini terlaksana dengan melibatkan kerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Agenda yang dibicarakan dalam rapat konsolidasi ini adalah prioritas pemerintahan dan pembangunan yang mencakup kedaulatan pangan, infrastruktur, potensi kelautan, sumber daya alam, energi, dan kendala dalam perijinan. (utd/sip)