Forum Advokat Minta Kabareskrim Budi Waseso Dicopot

Jakarta, CNN Indonesia -- Forum Advokat Pengawal Konstitusi (Faksi) mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan dan mengusulkan pencopotan Inspektur Jenderal Budi Waseso. Kabareskrim yang belum lama menjabat itu diminta untuk dicopot karena diduga melakukan kriminalisasi terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Juru Bicara Faksi Saur Siagian mengatakan, Bambang Widjojanto sudah melakukan tugasnya dengan baik saat menangani kasus yang menjeratnya. Karena itu, tidak ada alasan untuk menjeratnya dalam perkara hukum.

Pilihan Redaksi Polri Sebut Pelepasan BW Bukan Karena Tekanan Publik 'Peluru-peluru' untuk Lembaga Pemberantas Korupsi Tim Investigasi Komnas HAM Panggil Kabareskrim Jumat Depan

"Jika Budi Waseso masih dipertahankan sebagai Kabareskrim maka itu akan menjadi pesan yang tidak menguntungkan bagi institusi Polri," kata Saur di Mabes Polri, Kamis (29/1).

Karena itu, Faksi datang ke Mabes Polri untuk bertemu dengan Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Selain itu, Faksi juga berencana melaporkan Budi ke Divisi Profesi dan Pengamanan.

Sebelumnya, Jumat (23/1), Bareskrim Polri menangkap Bambang Widjojanto dan menetapkannya sebagai tersangka. Bambang ditengarai melanggar Pasal 242 juncto Pasal 55 KUHP dalam kasus kesaksian palsu saat dirinya menjadi kuasa hukum perkara sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010 silam.

Bukan hanya Bambang yang dilaporkan, tiga pimpinan KPK yang lain juga dilaporkan ke Bareskrim Polri. Setelah Bambang, Sabtu lalu Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan mengambil paksa saham milik PT Desy Timber, perusahaan penebangan kayu yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur pada tahun 2006.

Sementara Ketua KPK Abraham Samad dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan dugaan melakukan pertemuan dengan petinggi partai politik untuk melakukan lobi politik untuk menjadi calon wakil presiden. Wakil Ketua KPK Zulkarnain meski belum resmi dilaporkan sudah dituduh menerima suap saat menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Rentetan pengaduan tersebut muncul menyusul penetapan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi oleh KPK. (sur/sip)