BPJS Siapkan Dana Cadangan Hingga Rp 6 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Fahmi Idris, menegaskan BPJS tidak mengalami defisit. Sebab menurutnya BPJS sudah mempunyai cadangan dana yang memadai.

"Tidak benar bila dikatakan anggaran BPJS defisit. Kami sudah persiapkan dana cadangan teknis BPJS sebesar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun," kata Fahmi saat diwawancarai di Gedung BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (29/1).

Pilihan Redaksi Jokowi Minta BPJS Sediakan Perumahan Pekerja Jaminan Kesehatan Nasional Dinilai Kurang Transparan 13 Catatan DPRD Jakarta untuk APBD Pemerintah Ahok

Fahmi mengatakan, cadangan dana itu disediakan karena sudah memperkirakan akan banyak peserta BPJS yang sudah sakit saat mendaftarkan dirinya menjadi anggota BPJS. "Mereka mendaftar BPJS ketika sudah sakit. Akibatnya, langsung menggunakannya untuk berobat. Padahal, prinsip dasar asuransi adalah harus banyak peserta yang sehat untuk membantu yang sakit," kata Fahmi.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, BPJS mengalirkan dana Rp 7 triliun sebagai dana kapitasi yang rutin dibayarkan kepada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. "Selalu kami berikan sebelum tanggal 15 setiap bulannya. Artinya, seharusnya, status kesehatan masyarakat dapat lebih diperbaiki," katanya.

Adapun, rasio klaim saat ini masih melebihi 100 persen. "Ini selalu simpang siur di masyarakat. Jangan kemudian dipikir bahwa rasio klaim yang sekarang melebihi 100 persen menunjukkan bahwa kami gagal mengendalikan biaya," ujarnya.

Menurutnya, rasio klaim yang melebihi 100 persen sudah diprediksi sebelumnya. "Dari awal sesuai dengan rencana kerja, kami klaimnya memang lebih dari 100 persen untuk tahun 2014 lalu. Karena, kami sudah prediksikan akan ada banyak sekali orang sakit yang baru mendaftar," katanya.

Fahmi mengatakan masalah rasio klaim yang tinggi akan terus dihadapi pada tahun 2015 bila tidak segera dikendalikan. Oleh karena itu, pihaknya telah memberikan dua opsi kepada pemerintah. Pertama, diintervensi dengan dana yang ditalangi pemerintah. Kedua, peningkatan iuran.

"Akhirnya, pemerintah memutuskan intervensi dengan dana talangan. Nanti, tahun depan baru dihitung peningkatan iuran," katanya. Namun, Fahmi belum dapat menyebutkan berapa jumlah dana tersebut.

"Sedang dibahas Kementerian Keuangan dan DPR. Prediksi kami paling tidak Rp 6 triliun," katanya.

Adapun, di tahun 2015 BPJS menargetkan rasio klaim sebesar 98,5 persen. Sementara, iuran yang terkoleksi ditargetkan sebesar 95,1 persen dengan penambahan rekrutmen peserta dari sektor Pekerja Penerima Upah sebanyak 29,1 juta jiwa. (meg/sip)