Rp 537 juta Dana KKS Tak Tersalurkan ke Ribuan Rumah
Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Jumat, 06 Feb 2015 16:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dilakukan oleh Pemerintah sejak Desember 2014 lalu ternyata masih meninggalkan sejumlah kekurangan. Tercatat, masih ada 1.307 rumah tangga sasaran program KKS di DKI Jakarta yang belum mendapat dana dari pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tersebut.
Oleh karena itu, tuntutan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun muncul. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh puluhan warga Jakarta pada Jumat (6/2).
Tuntutan warga yang berasal dari beberapa Kotamadya di DKI Jakarta dilakukan di kompleks gedung Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta, Gunung Sahari, Jakarta. Massa aksi yang dikoordinir oleh Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) terlihat mulai datang ke kantor Dinas Sosial DKI Jakarta sejak pukul 10.00 WIB tadi.
Dalam aksinya tersebut, massa aksi menuntut Dinas Sosial DKI Jakarta untuk melakukan revisi data keluarga miskin yang ada di Ibu Kota. Mereka berpendapat, data yang dijadikan acuan oleh Dinas Sosial untuk distribusi KKS di Jakarta merupakan data yang belum diperbaharui.
"Situasi kemiskinan di Jakarta kan meningkat tiap tahunnya. Tapi ada Rp 500 juta lebih dana KKS yang belum tersalurkan (di Jakarta) hingga saat ini. Ada kesan Pemerintah ingin berkata bahwa jumlah keluarga miskin turun. Padahal nyatanya tidak," ujar Ketua Dewan Perwakilan Wilayah SPRI, Sukandar, kepada CNN Indonesia di Dinas Sosial Provinsi, Jakarta, Jumat (6/2).
Menurut data yang telah disusun SPRI, tercatat ada ribuan rumah tangga sasaran (RTS) di DKI Jakarta yang belum mendapat KKS hingga saat ini. Dana untuk penyaluran KKS ke ribuan RTS yang tersendat itu mencapai angka Rp 537.150.000.
Sementara, hingga Desember 2014 lalu Pemprov DKI Jakarta tercatat baru memberikan KKS ke 8.981 RTS di ibukota. Biaya yang telah dikeluarkan oleh Dinas Sosial untuk pemberian KKS tahap pertama itu mencapai Rp 3.578.050.000 atau 87 persen dari total anggaran KKS yang disiapkan.
SPRI mengatakan, sebelum melayangkan tuntutan hari ini, mereka telah terlebih dahulu mendatangi Kantor Kementerian Sosial untuk melakukan audiensi terkait distribusi KKS disana. "Kami sudah ke Kemensos, dan disarankan untuk datang ke Dinsos Provinsi agar perubahan data juga bisa dilakukan dan data tersinkronisasi dengan baik," kata Sukandar.
Dalam aksi tersebut, pihak Dinas Sosial sempat menyambangi dan menerima data yang dimiliki SPRI. "Dinsos telah menerima data dan akan siap bekerjasama dalam hal pendataan keluarga miskin di Jakarta. Tadi tuntutan dan data baru diterima langsung oleh Kepala Dinas," ujar Sukandar. (meg)
Oleh karena itu, tuntutan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun muncul. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh puluhan warga Jakarta pada Jumat (6/2).
Tuntutan warga yang berasal dari beberapa Kotamadya di DKI Jakarta dilakukan di kompleks gedung Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta, Gunung Sahari, Jakarta. Massa aksi yang dikoordinir oleh Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) terlihat mulai datang ke kantor Dinas Sosial DKI Jakarta sejak pukul 10.00 WIB tadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Situasi kemiskinan di Jakarta kan meningkat tiap tahunnya. Tapi ada Rp 500 juta lebih dana KKS yang belum tersalurkan (di Jakarta) hingga saat ini. Ada kesan Pemerintah ingin berkata bahwa jumlah keluarga miskin turun. Padahal nyatanya tidak," ujar Ketua Dewan Perwakilan Wilayah SPRI, Sukandar, kepada CNN Indonesia di Dinas Sosial Provinsi, Jakarta, Jumat (6/2).
Sementara, hingga Desember 2014 lalu Pemprov DKI Jakarta tercatat baru memberikan KKS ke 8.981 RTS di ibukota. Biaya yang telah dikeluarkan oleh Dinas Sosial untuk pemberian KKS tahap pertama itu mencapai Rp 3.578.050.000 atau 87 persen dari total anggaran KKS yang disiapkan.
SPRI mengatakan, sebelum melayangkan tuntutan hari ini, mereka telah terlebih dahulu mendatangi Kantor Kementerian Sosial untuk melakukan audiensi terkait distribusi KKS disana. "Kami sudah ke Kemensos, dan disarankan untuk datang ke Dinsos Provinsi agar perubahan data juga bisa dilakukan dan data tersinkronisasi dengan baik," kata Sukandar.
Dalam aksi tersebut, pihak Dinas Sosial sempat menyambangi dan menerima data yang dimiliki SPRI. "Dinsos telah menerima data dan akan siap bekerjasama dalam hal pendataan keluarga miskin di Jakarta. Tadi tuntutan dan data baru diterima langsung oleh Kepala Dinas," ujar Sukandar. (meg)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK