Pegawai KPK Ancam Mundur, Jokowi Harus Cepat Bertindak

Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Pribowo mengungkapkan sebagian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi bakal mundur jika semua pimpinan lembaga itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian RI.

Johan pun mengaku termasuk di antara mereka yang berniat mundur. “Saya akan menggantungkan kartu identitas (KPK). Apa gunanya kami kalau tak bisa melakukan apa-apa, sementara Presiden juga tak melakukan apa-apa,” kata dia.

Pilihan Redaksi Staf KPK Mundur Jika Semua Pimpinan Tersangka, Zul: Jangan Antisipasi Rusuh, Polda Siagakan Dua Water Canon di KPK KPK Pertanyakan Nasib Ratusan Kasus Jika Dilumpuhkan Terancam Lumpuh, KPK Minta Bantuan Jokowi

Melihat perkembangan yang terjadi di KPK itu, pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan paham dengan kekecewaan para pegawai KPK terhadap penanganan sengketa KPK-Polri yang sampai saat ini belum kelihatan hasilnya.

Menurut Refly, posisi KPK memang dilematis. Namun ia berharap seluruh pegawai KPK agar tak mengundurkan diri meski kecewa dengan kondisi saat ini. “Jangan sampai mundur. Para koruptor akan senang. Target mereka adalah bubarkan KPK,” ujar Refly kepada CNN Indonesia, Jumat (6/2).

Sebaliknya, Presiden Jokowi akan susah bila para pegawai KPK mundur dan lembaga itu terancam bubar. “Presiden berkepentingan KPK ada. Visi misi dia pemberantasan korupsi. Keberhasilan seorang presiden dilihat dari kesuksesannya memberantas korupsi,” kata Refly.

Ia menekankan peran vital KPK dalam pemberantasan korupsi di negara ini. “Sebelum ada KPK, korupsi ada tapi tidak dibuka karena melibatkan pejabat publik. KPK lah kini yang punya kewenangan menyeret para pejabat publik yang terlibat korupsi,” ujar Refly.

Oleh sebab itu ia menilai Presiden Jokowi harus cepat bertindak. Menurut Refly, tak ada cara lain bagi Jokowi selain segera mengajukan calon baru Kapolri yang relatif tidak bermasalah untuk mendinginkan hubungan antara KPK dan Polri.

Kapolri baru nantinya harus membereskan internal Kepolisian, termasuk menegakkan kode etik di kalangan prajuritnya. “Perbaiki hubungan dengan KPK, setop kriminalisasi pimpinan KPK,” kata Refly yang ikut dipanggil Jokowi ke Istana Bogor untuk bergabung dalam pertemuan antara petinggi KPK dan Polri beberapa jam setelah Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Polri.

Refly mengatakan proses hukum terhadap pimpinan KPK yang saat ini sudah menjadi tersangka harus dihentikan dengan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Sementara terhadap pimpinan KPK yang dilaporkan ke Polri tapi belum berstatus tersangka, proses hukumnya pun harus disetop. (agk)