KPK Prediksi Praperadilan BG Ditolak karena 4 Kelemahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Chatarina Girsang, kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, menilai setidaknya terdapat empat argumen lemah dan tidak berdasar yang membuat praperadilan ini ditolak oleh hakim Sarpin Rizaldi.

Usai hakim menutup sidang pada Jumat (13/2) malam, Chatarina menjelaskan empat argumen yang menurutnya lemah tersebut.

Yang pertama adalah argumen soal kepimpinan KPK yang kolektif kolegial. Menurut Chatarina, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan pimpinan komisi antirasuah tidak harus selalu lima.

Argumen kedua adalah pernyataan yang menyatakan KPK tidak memiliki cukup bukti untuk mengusut Budi pada perkara dugaan penerimaan gratifikasi. "Itu bukan wewenang pengadilan praperadilan untuk menilainya," tegas Chatarina.

Ketiga, argumen yang menyebut penyidikan KPK terhadap Budi tidak sah karena sebagai tersangka, Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu tidak pernah dipanggil untuk memberikan keterangan. "Tadi kata ahli kan hal itu memang tidak diharuskan dalam undang-undang," katanya.

Chatarina berkata, argumen keempat adalah tuduhan bahwa KPK menggunakan laporan hasil analisis (LHA) PPATK periode 2003-2009. Padahal menurutnya, KPK menggunakan LHA yang khusus dibuat untuk perkara Budi dan berbeda dengan LHA yang dipegang Polri. (adt)