Terancam Dimakzulkan, Ahok Dipesani Lulung: Low Profile Saja

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham ‘Lulung’ Lunggana meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menjaga sikap dan ucapannya agar tidak menimbulkan ketegangan antara eksekutif maupun legislatif di DKI Jakarta.

“Ahok, low profile sajalah. Ingat, Anda enggak pernah dipilih jadi Gubernur, tapi diangkat,” kata Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/2).

Pilihan Redaksi APBD Jakarta Berujung Ancaman Pemakzulan bagi Ahok Diancam Dimakzulkan, Ahok: DPRD, Hati-hati Jika Dicek Pajak Ahok Soroti Kasus Hukum yang Kerap Menimpa Kepala Daerah Ahok Temukan Kemiripan Gaya Kerja Jokowi dengan Soeharto

Pesan Lulung kepada Ahok itu menyusul ketegangan yang terjadi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait draf APBD Jakarta 2015 yang dikirim Pemprov Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri tanpa tanda tangan pimpinan DPRD.

DPRD Jakarta merasa dibohongi Ahok dan menuding Pemprov Jakarta menyerahkan draf palsu yang tidak merinci anggaran per komisi. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan paripurna pengesahan APBD 2015 pada akhir Januari lalu.

Kemarahan DPRD Jakarta itu juga memunculkan usul untuk mengajukan hak interpelasi atau hak angket terhadap Ahok, bahkan wacana pemakzulan. Siang ini opsi-opsi tersebut tengah dibahas oleh pimpinan DPRD DKI Jakarta beserta pimpinan fraksi dan pimpinan komisi.

Lulung mengatakan mayoritas anggota DPRD lebih menyetujui penggunaan hak interpelasi ketimbang memakzulkan Ahok. “Anggota ingin interpelasi, bukan impeachment, sebab impeachment panjang prosesnya,” kata politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.

Dalam interpelasi terhadap Ahok, ujar Lulung, DPRD DKI Jakarta hendak menanyakan tudingan-tudingan Ahok kepada mereka, termasuk soal tuduhan adanya anggaran ‘siluman’ Rp 8,8 triliun.

DPRD DKI Jakarta sebelumnya disebut sempat mengajukan penambahan anggaran di RAPBD DKI 2015 sebesar Rp 8,8 triliun. Dana itu dimasukkan dalam pos anggaran visi misi DPRD. Namun Ahok mencoret anggaran tersebut.

Sementara soal tudingan DPRD DKI Jakarta bahwa Pemprov Jakarta menyerahkan draf palsu APBD 2015 ke Kemendagri yang tak ditandatangani pimpinan DPRD, Ahok menyatakan tanda tangan memang tak diperlukan sebab Pemprov Jakarta menggunakan sistem e-budgeting.

“Sekarang cukup soft copy. Jakarta jadi role model e-budgeting. Kalau masih pakai sistem yang lama, ya DKI Jakarta menyalahi format,” kata Ahok.

Setelah Kemendagri menyetujui draf APBD, ujar Ahok, barulah eksekutif dan legislatif membubuhkan tanda tangan.

Semua soal draf APBD DKI Jakarta 2015 itu, menurut Lulung, membuat orang bingung sehingga ia menyarankan DPRD dan Pemprov DKI Jakarta duduk bersama untuk membahas dan menyelesaikan persoalan itu. (agk)