"Apa lagi yang harus dibantu? Kami sudah membantu dalam fit and proper test di Komisi III. Sekarang tinggal bagaimana Presiden memutuskan apa yang akan ia lakukan. Kami percaya bahwa Jokowi sangat tahu apa yang harus dia lakukan. Sangat berbahaya jika lembaga kepolisian tidak dipimpin oleh pimpinan yang definitif," ujar Nasir Jamil ketika dihubungi CNN Indonesia, Senin (16/2) malam.
Nasir mengatakan presiden harus konsisten terhadap ucapannya yang menunggu hasil hasil sidang praperadilan untuk memutuskan nasib Budi Gunawan. Politisi PKS itu percaya Jokowi akan mengambil sikap dalam waktu dekat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden Joko Widodo usai putusan praperadilan Budi GUnawan dibacakan, Senin (16/2) malam menggelar Rapat Paripurna Kabinet Kerja di Istana Bogor. Sayangnya, menurut Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, rapat tersebut tidak membahas soal putusan Hakim Sarpin Rizaldi.
Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menyampaikan Presiden akan mengangkat soal putusan Budi dalam Sidang Kabinet Paripurna.
"Sekarang mari kita sama-sama menunggu perkembangannya. Kita malam ini baru mau rapat dan kita harapkan teman-teman bisa menunggu rapat ini," ujar Marciano kepada wartawan sebelum menghadiri sidang.
Sebagai informasi, hampir satu bulan lembaga kepolisian di Indonesia tidak memiliki pimpinan definitif karena tertundanya pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri baru karena tersandung kasus garitifikasi. Budi Gunawan terbebas dari jeratan kasus tersebut setelah hakim tunggal Sarpin Rizaldi memenangkan gugatannya terhadap KPK dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2) pagi.
(ags)