Fraksi PDIP Gelar Rapat Internal Saat Jokowi Batalkan Budi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kejadian menarik terjadi saat Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan batalnya pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Di saat yang bersamaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar rapat internal tertutup di Gedung DPR RI.

Dalam rapat tertutup yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB tersebut, dihadiri oleh beberapa politikus PDI-P di DPR RI, seperti Effendi Simbolon, Trimedya Panjaitan, Rieke Dyah Pitaloka, Masinton Pasaribu, Dwi Ria Latifah, Hendrawan Supratikno. Tak hanya elit di DPR, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pun terlihat hadir dalam rapat tersebut.

Pilihan Redaksi Batal Jadi Kapolri, Budi Gunawan Dikabarkan Jadi Wakapolri Sikap Jokowi Akhiri Kisruh KPK-Polri Bahas Calon Kapolri Baru, DPR Siap Rapat Meski Reses

Trimedya Panjaitan sempat memberikan keterangan sebelum memasuki ruang rapat Fraksi PDI-P tersebut. Dia mengungkapkan hingga saat ini PDI-P masih menginginkan Budi Gunawan dilantik sebagai Kapolri.

"Kami masih sama, ingin dia dilantik," ujar Trimedya sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah itu Trimedya pun langsung masuk ruang rapat diikuti oleh Rieke Dyah Pitaloka tak lama berselang.

Beberapa menit sebelum rapat selesai, Jokowi pun mengumumkan jika Budi Gunawan batal dia lantik dan memutuskan akan mencalonkan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri ke DPR RI. Ditemui setelah rapat selesai, Puan Maharani menolak untuk mengomentari pembatalan tersebut.

"Tanya Pak Trimedya saja," ujar Puan sembari berjalan keluar ruangan.

Mau tak mau, Trimedya pun kembali menjadi sasaran para awak media untuk dimintai komentarnya terkait pembatalan yang dilakukan Jokowi. Pria yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi III tersebut mengungkapkan rasa kecewa karena Jokowi telah membatalkan pelantikan Budi Gunawan.

"Pertama tentu kami kecewa karena sampai tadi kami harap Jokowi lantik Budi Gunawan. Kedua itu baru saja diumumkan Jokowi, kita tunggu suratnya untuk kemudian DPR bersikap," ujar Trimedya. (sip)