PDIP Tak Cegah atau Ajukan Interpelasi terhadap Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan tak mengambil sikap soal usul interpelasi terhadap Presiden Jokowi yang kini mulai bergulir di DPR. Interpelasi ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan strategis yang berdampak luas pada masyarakat.

Dalam hal ini, interpelasi diwacanakan terkait langkah Jokowi mengusulkan Komjen Badrodin Haiti selaku calon Kapolri, Rabu (18/2), padahal DPR sebelumnya telah menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Budi merupakan calon Kapolri yang semula diajukan Jokowi, namun kemudian ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus rekening gendut.

Pilihan Redaksi PDIP soal Badrodin: Kami Tak akan Tinggalkan Presiden DPR Reses Hingga 23 Maret, Bagaimana Nasib Badrodin Haiti? Soal Badrodin, DPR Minta Jokowi Tunggu Sampai Reses Berakhir Pimpinan DPR Pertimbangkan Uji Badrodin Haiti Kala Reses

“Posisi PDIP tidak mencegah atau mendukung langkah interpelasi. Kami tidak dalam posisi mencegah atau membela (Jokowi),” kata anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu, Senin (23/3).

Meski tidak menghalangi interpelasi terhadap Jokowi, ujar Masinton, PDIP jelas tak bakal ikut mengajukan interpelasi. “Masak PDIP menginterpelasi kadernya sendiri? Enggaklah,” ujar Masinton.

Ucapan Masinton ini sedikit berbeda dengan yang dikemukakan politikus PDIP yang juga sekomisi dengannya, Dwi Ria Latifa. “Kami tetap pada posisi bersama mendukung Presiden. Itu sikap pasca keputusan Presiden terkait Kapolri dan KPK. Kami tidak akan meninggalkan Presiden,” kata dia.

PDIP disinyalir masih terbelah soal keputusan Jokowi terkait Kapolri. Hal tersebut diakui oleh politikus PDIP Budiman Sudjatmiko. “Saya harap dalam dinamika yang berjalan, suara-suara yang ingin melawan korupsi akan lebih banyak,” kata dia dalam talk show CNN Indonesia Forum, Jumat (20/2).

Kegusaran mayoritas kader PDIP terhadap Jokowi memang tak dapat ditutupi. Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Trimedya Panjaitan mengatakan kecewa terhadap keputusan Jokowi yang membatalkan pelantikan Budi Gunawan.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah pun mengatakan akan sulit bagi PDIP untuk membela Jokowi apabila usul hak interpelasi para anggota DPR diloloskan. Menurut Basarah, Jokowi seharusnya menunggu status hukum final Budi Gunawan lebih dulu. Apalagi Budi Gunawan telah disetujui oleh DPR sebagai Kapolri.

Sementara politikus PDIP lainnya, Tubagus Hasanuddin, mengajak kader PDIP untuk tetap loyal mendukung Presiden Jokowi sesuai perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada 11 Januari 2015.

“Kita sudah berdarah-darah memperjuangkan dan memenangkan Jokowi sebagai Presiden. Saatnya kita sekarang mendukung Presiden Jokowi bekerja dan menyejahterakan rakyat,” ujarnya.

Hal serupa dikemukakan Budiman Sudjatmiko. Ia meminta kader PDIP mendengar ucapan Aria Bima yang mengingatkan soal pidato Megawati pada acara pembekalan kader 11 Januari itu, yakni sebagai partai pendukung pemerintah, kader PDIP diminta mendukung apapun keputusan Presiden Jokowi. (agk)