Duo Bekas Petinggi Korlantas Polri Adu Sangkal Saat Sidang

Jakarta, CNN Indonesia -- Bekas Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri sekaligus terpidana korupsi simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Inspektur Jenderal Djoko Susilo beradu argumen dengan mantan anak buahnya sekaligus Wakil Korlantas Brigadir Jenderal Didik Purnomo. Silang pendapat terjadi saat Djoko diperiksa sebagai saksi untuk Didik yang didakwa berperan dalam kasus tersebut.

Djoko dalam kesaksiannya, menyebutkan tak tahu menahu ihwal pemalsuan tanda tangan dirinya dan pencairan dana proyek pada Maret 2011 silam. Pencairan dilakukan saat pekerjaan belum tuntas dan baru 30 persen selesai. Padahal, pencairan dana dilakukan usai pekerjaan selesai.

Pilihan Redaksi Budi Susanto Bantah Jadi Otak Manipulasi Proyek Simulator SIM Jaksa Cecar Modus Lawatan Polri dan Rekanan Simulator SIM Penyidik KPK Novel Baswedan Segera Disidang

Kendati demikian, Djoko mengaku justru tahu ihwal pencairan dana saat Didik selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaporkan pada dirinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Saya tidak memerintahkan Komisaris Legimo (Bendahara Korlantas). PPK melaporkan (kasus tanda tangan palsu dan pencairan dana) ke saya pada bulan Mei 2011," ujar Djoko saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/2).

Kesaksiannya bertentangan dengan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor. Dalam proyek tersebut, Djoko terbukti memerintahkan pemalsuan tanda tangan dirinya untuk mempercepat pencairan anggaran yang sedianya baru dilakukan pada Juli 2011. Djoko memerintahkan Kompol Legimo untuk melakukannya.

Menyangkal kesaksian Djoko, Didik menuturkan tak pernah melaporkan hal tersebut pada Djoko. "Saya tidak melaporkan. Saksi (Djoko Susilo) memanggil saya memberikan CD (compact disc) dan ada kejadian ini (pemalsuan tanda tangan)," kata Didik.

Menanggapi pernyataan Didik, Djoko berang. Ia justru lepas tangan dan menganggap dirinya tak berperan. "Yang dilaporkan pada saat pencairan, itu produk-produk, yang harus saya tanda tangani," tutur Djoko.

Namun, Didik mengaku seluruh surat dan nota dinas termasuk pencairan dana tak ada persetujuan darinya melalui tanda paraf. "Barbang bukti ditunjukkan hanya lewat paraf, sebagian besar surat tidak ada paraf saya melalui Wakil Korlantas," katanya. Menurut Didik, tanda tangan dirinya dalam resume kontrak sebagai syarat pencairan dana juga telah dipalsukan.

Atas dakwaan kongkalikong pemalsuan tanda tangan, baik Djoko maupun Didik menikmati duit panas. Duit senilai Rp 50 juta mengalir ke kantung Didik. Sementara untuk bosnya, Djoko Susilo, yakni sebesar Rp 32 miliar. Selain keduanya, Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Santosa yang juga terlibat dalam korupsi dinilai menikmati duit Rp 93,381 miliar. Selain itu, pihak lain yang diindikasikan menerima duit korupai yakni Sukotjo Bambang sebesar Rp 3,9 miliar, dan.Bagian Keuangan Mabes Polri Darsian senilai Rp 50 juta.

Nilai proyek simulator SIM roda dua dan empat tahun 2011 tersebut mencapai Rp 200 miliar. Namun, atas tindak pidana yang dilakukan Didik dan pihak lain, negara merugi Rp 121,83 miliar.

Atas tindak pidana tersebut, Didik dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 dan 56 KUHP. Ancaman hukuman bagi Didik yakni 20 tahun penjara. (sip)