TB Hasanuddin Siap Jadi Kepala BIN

Jakarta, CNN Indonesia -- Nama anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tubagus Hasanuddin masuk dalam bursa calon Kepala Badan Intelijen Nasional yang ditawarkan oleh lembaga Imparsial pada Senin (23/2). Dikonfirmasi terkait namanya yang masuk dalam bursa calon Kepala BIN, TB Hasanuddin menanggapi dengan santai.

Pria yang juga terdaftar sebagai anggota Komisi I DPR RI tersebut mengatakan dirinya siap jika memang Presiden Indonesia Joko Widodo memilih dirinya untuk menjadi Kepala BIN menggantikan Letnan Jenderal (Purn) TNI Marciano Norman. Dia pun menganggap publik sah-sah saja jika memang ingin mencalonkan dirinya sebagai Kepala BIN yang baru.

Pilihan Redaksi Imparsial Tawarkan Empat Nama Calon Kepala BIN Pilih Kepala BIN, Jokowi Diminta Jangan Ulangi Kesalahan

"Saya rasa publik berhak untuk berpendapat apa saja. Dan terkait pencalonan saya, jika presiden memutuskan seperti itu (saya dipilih) maka saya siap karena itu merupakan tugas negara," kata TB saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (23/2).

Namun meski mengaku siap dirinya mengatakan akan mengembalikan segala kewenangan kepada Jokowi. Menurutnya mengganti seorang Kepala BIN sepenuhnya adalah kewenangan sang presiden.

"Soal diganti atau tidak itu menjadi hak prerogatif presiden. Saya tidak bisa berkomentar banyak soal itu," lanjutnya.

Sebelumnya Direktur Program Imparsial Al Araf mengajukan empat nama calon Ketua BIN yang dipandang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik selama ini.

"Calon-calon Kepala BIN yang baik menurut saya adalah Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, politisi PDIP TB. Hasanuddin, Andreas Parera, dan peneliti LIPI Ikrar Nusa Bhakti," ujar Al Araf pada acara diskusi bertajuk 'Tarik Ulur Kepala Badan Intelijen Negara' di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (23/2).

Calon Kepala BIN baru dipandang lebih baik jika tidak berasal dari elemen militer yang masih aktif. Selain itu, jaminan bahwa kepala BIN terbebas dari potensi pelanggaran HAM di masa lalu juga harus menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam menentukan orang yang akan menduduki jabatan tersebut. (pit)