Anies: Pelibatan Publik Jadi Prioritas Kebijakan Pendidikan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, terutama di pelosok-pelosok daerah. Pasalnya, dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan siap dalam persaingan global, Anies katakan, akan sulit jika hanya mengandalkan pemerintah untuk bertindak.

"Kalau dilakukan bersama, agenda pendidikan bisa dilakukan lebih cepat dan bisa menjangkau lebih banyak," ujar Anies dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (24/2).

Sebagai contoh, Anies menjabarkan, saat ini anggaran yang dikelola oleh Kemdikbud sekitar 2,6 persen dari dana APBN-P (Rp 1.984,15 triliun) atau Rp 52,07 triliun. Sementara anggaran pendidikan yang dikucurkan negara sekitar 20,59 persen dari dana APBN-P atau Rp 408,54 triliun.

"Dari angka sebesar itu, yang ditransfer ke daerah sebesar Rp 254,18 triliun," ujar Anies.

Melihat dana yang diberikan negara kepada daerah lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola oleh Kemdikbud, Anies berpendapat, pelibatan publik menjadi prioritas penting agar dana tersebut dapat dikelola dengan maksimal.

Simposium sebagai gerakan awal

Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Kemdikbud untuk menginisiasi pelibatan publik dalam kebijakan pendidikan nasional adalah dengan menyelenggarakan Simposium Pendidikan Nasional. Acara ini, Anies yakini menjadi sebuah gerakan awal yang dapat mensinergikan kerja antara negara dan non-negara, dalam hal ini masyarakat sipil.

"Kami punya masalah yang sama dan ingin mendapatkan solusi yang sama," ujar Anies.

Menurut Anies, ada hal yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan dan melaksanakan program-program pendidikan. Jika pemerintah memiliki batasan dalam aturan atau pun tata kelola, misalnya birokrasi, masyarakat memiliki kebebasan dan kreatifitas yang begitu luas.

"Ada banyak ide di luar sana, karena apa?Mereka tidak dibatasi oleh box atau frame," ujar Anies.

Simposium ini diikuti oleh seluruh jajaran pejabat Kemdikbud, baik eselon I dan II, bersama dengan gabungan Organisasi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Article 33 Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Yayasan Satu Karya Karsa, Paramadina Public Policy Institute, New Indonesia dan PATTIRO Banten.

Melalui simposium ini, Anies berharap, ide dan gagasan yang dimiliki oleh masyarakat sipil dapat tersalurkan sehingga antara pemerintah dan masyarakat dapat mencari jalan keluar bersama dalam menghadapi isu pendidikan di Indonesia.

"Di dalam simposium ini masyarakat sipil akan berinteraksi langsung dengan orang-orang yang bekerja di balik layar (pendidikan Indonesia) ini," ujar Anies. (sip)