Presiden Jokowi: Jangan Ada Intervensi Eksekusi Mati

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menegaskan agar jangan ada pihak yang mengintervensi masalah eksekusi terpidana mati. Menurut dia, hal itu menjadi kedaulatan hukum dan politik negara.

"Perlu saya sampaikan secara tegas bahwa jangan ada yang intervensi masalah eksekusi mati karena itu adalah kedaulatan hukum, kedaulatan politik dan hukum positif kita adalah mengenai hukuman mati ini," ujar Jokowi.

Pilihan Redaksi MPR-DPR Dukung Eksekusi Mati Bali Nine RI Tinjau Untung Rugi Hubungan dengan Brasil PTUN Periksa Gugatan Anggota Bali Nine atas Penolakan Grasi

Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers terkait ditariknya Duta Besar Republik Indonesia untuk Brasil ke tanah air menyusul dilakukannya penundaan penyerahan credentials (surat kepercayaan kepada Duta Besar) Indonesia oleh negara Amerika Latin itu.

Konferensi pers dilakukan bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto di Istana Merdeka, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (24/2).

Jokowi berpandangan, ia menarik Toto dari negara tempatnya bertugas untuk menjaga kehormatan negara dan bangsa. "Masalah Dubes RI di Brasil itu masalah kehormatan dan martabat bangsa, yang buat saya, kalau kejadiannya seperti Pak Dubes itu, ya kami tarik. Karena buat saya itu masalah besar," kata dia.

Penarikan ini, sebut Jokowi, akan berlangsung hingga waktu yang ditentukan. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan mengenai evaluasi hubungan Indonesia dan Brasil atas kasus ini.

Jokowi menjelaskan, selama ini Indonesia dan Brasil memiliki kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Oleh karena itu, ia berharap hubungan kedua negara mampu berangsur membaik.

"Kami ingin hubungan baik, bersahabat baik dengan negara manapun. Tapi kalau kejadian seperti itu, kami tegas, mesti tarik," ujar dia.

Ia pun mengaku telah menerima telepon dari Presiden Brasil Dilma Rousseff yang meminta keringanan dan pengampunan bagi warga negaranya yang mendapat ancaman hukuman mati dan akan dieksekusi dalam waktu dekat, Rodrigo Gularie.

"Iya, masalah hukuman mati ada telepon dari Presiden Brasil. Presiden Prancis (François Hollande) kemarin juga (menelepon). Kemudian dari Belanda juga," kata dia.

Ia lantas menegaskan bahwa seluruh upaya yang dilakukan para kepala negara itu tidak akan mempengaruhi proses eksekusi yang telah direncanakan. (sip)