FPI dan FBR Datangi DPRD Jakarta: Akhiri Kepemimpinan Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Puluhan demonstran yang tergabung dalam Gerakan Massa Jakarta mulai mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/2). Mereka datang menjelang rapat paripurna pengesahan panitia hak angket untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) oleh DPRD yang akan digelar pukul 14.00 WIB.

Beberapa pengunjuk rasa tampak mengenakan baju koko berwarna putih. Terlihat pula massa membawa bendera ormas Front Pembela Islam, Forum Betawi Rempug, dan Forum Betawi Bersatu.

Pilihan Redaksi Jelang Paripurna Angket untuk Ahok, Barracuda Siaga di DPRD Ketika Ahok Disamakan dengan Firaun Ahok: Jika Setuju Dana Fiktif, Saya Tak Ribut dengan DPRD Dukung Hak Angket, PDIP: Ahok Tak Selalu Benar

Unjuk rasa dimulai dengan berzikir bersama. Demonstran hendak mengawal paripurna hak angket yang akan digunakan DPRD DKI Jakarta untuk menyelidiki soal draf APBD Jakarta 2015 yang dinilai tak sesuai prosedur.

“Kami mendesak DPRD untuk melakukan evaluasi dan mengakhiri kepemimpinan Ahok!” seru salah seorang pengunjuk rasa.

Berdasarkan pantauan di lokasi, arus lalu lintas di sekitar Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, tersendat akibat adanya aksi demonstrasi tersebut. Petugas kepolisian tampak berjaga di sekitar lokasi unjuk rasa.

Sejak pagi, polisi telah menyiagakan water cannon di halaman depan Gedung DPRD DKI Jakarta. Puluhan polisi pun telah siap dengan pelontar gas air mata di tangan.

Wacana hak angket menyeruak ketika Ahok menuding DPRD Jakarta memaksa memasukkan dana fiktif di APBD Jakarta sebesar Rp 8,8 triliun. DPRD telah membantah hal tersebut. RAPBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun pun lantas disahkan pada rapat paripurna DPRD tanggal 27 Januari.

Namun perseteruan antara eksekutif dan legislatif berlanjut setelah Pemerintah Provinsi DKI mengirim draf APBD 2015 versi e-budgeting kepada Kementerian Dalam Negeri untuk disetujui. Draf itu tak mencantumkan mata anggaran hingga satuan ketiga. DPRD pun merasa dibohongi karena Pemprov tak memasukkan mata anggaran sesuai pembahasan bersama.

Apapun, Ahok berkeras memakai draf versi tersebut karena menurutnya DPRD kembali hendak memasukkan anggaran fiktif yang kali ini besarannya mencapai Rp 12,1 triliun. (agk)