Ahok Bisa Dekati Mega untuk Hindari Ancaman

Jakarta, CNN Indonesia -- Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta, termasuk PDI Perjuangan, resmi mengesahkan hak angket untuk Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Situasi ini menyulitkan Ahok dan bisa berpotensi mengancam posisi gubernur yang dulu diusung oleh PDIP Perjuangan itu.

Dengan kondisi yang tak menguntungkan itu, pengamat politik Indo Barometer M. Qodari, mengatakan Ahok bisa saja mendekati Ketua Umum PDIP Megawati sebagai perlindungan dari ancaman proses politik di DPRD.

Qodari menyebutkan Ahok selama ini mempunyai hubungan baik dengan Megawati sehingga sangat mungkin untuk menjalin komunikasi. “Kalau Ahok bisa mendekati Mega terkait masalah hak angket ini maka bisa menjadi kartunya Ahok,” kata Qodari kepada CNN Indonesia, Kamis (26/2).

Pilihan Redaksi Ketua DPRD DKI Ingatkan Ahok Posisi Gubernur Jabatan Politik Seluruh Fraksi di DPRD Resmi Setujui Hak Angket untuk Ahok Ahok Bersitegang dengan DPRD, di Mana Djarot? PDIP: Kami Lelah Menjaga Ahok

Qodari mengingatkan, perlindungan dari Megawati ini penting seperti pada kasus Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang pernah hampir digulingkan oleh DPRD terkait masalah iklan tata ruang kota. “Kasus Risma itu kemudian berhenti karena ada intervensi dari pusat, PDIP, dari Mega,” kata Qodari.

Qodari menegaskan, bila nanti hak angket menemukan kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan Ahok maka DPRD bisa melakukan pemakzulan. “impeachment, proses di DPR atau DPRD itu politik,” ucapnya.

Menurut Qodari hubungan antara eksekutif dan legislatif memang harus dijalankan dengan baik. Namun jika persoalannya hanya menyangkut tata krama atau etika maka pihak eksekutif tidak perlu diberhentikan. “Ini yang harus dibedakan, tata krama atau penyimpangan hukum,” ujar Qodari.

Lebih jauh Qodari mengamati gaya politik Ahok selama ini memang konfrontatif yang dapat menimbulkan konflik. “Sekarang memang ada perbedaan pendapat antara DPRD dengan Ahok tapi saya percaya Ahok punya niat baik dan kerja benar,” tuturnya. (obs)