Ahok Resmi Laporkan Temuan Dana Siluman APBD Jakarta ke KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan laporan dana siluman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

Tepat pukul 17.00 WIB, mobil Land Cruiser berwarna hitam dengan nomor polisi B 1966 RFR yang membawa Ahok tiba di gedung lembaga antirasuah. Mantan politikus Gerindra tersebut datang bersama pejabat Pemda DKI lainnya.

"Ini melaporkan APBD, kami menemukan ada yang menyimpang dari KUA-PPS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara)," ujar Ahok di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/2).

Pilihan Redaksi Temui Jokowi, Ahok: Kalau Saya Dipecat, Bapak yang Teken SK Ahok Siap Jadi Tumbal Asal e-Budgeting APBD Jalan Ketua Panitia Angket APBD Janji Tak Tebang Pilih

Ahok hadir bersama sejumlah barang bukti yang ia bawa. Salah satu bukti tersebu tberupa lembaran kertas rincian APBD. "Ini bukti sangat jelas, dan saya kira biar KPK saja yang melakukan penyidikan terhadap semua bukti-bukti ini," katanya.

Sebelumnya, Ahok geram dengan oknum anggota DPRD yang mencoba mengutak-atik APBD 2014 dengan mengajukan tambahan anggaran. Besaran anggaran tambahan yang menurutnya tak masuk akal itu mencapai angka Rp 12,1 triliun.

Menurut Ahok, modus penambahan dana ini sengaja dititipkan oleh oknum angota dewan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oknum DPRD memaksa SKPD untuk memasukkan tambahan dana tersebut karena menganggap pihak SKPD takut dan tidak akan berani menolaknya.

Rincian dana siluman tersebut antara lain: pelatihan guru ke luar negeri senilai Rp 15 miliar, alat perga pendidikan anak usia dini sebesar Rp 15 miliar, perangkat sains teknologi rekayasa untuk enam SMK sejumlah Rp 18 miliar, suplai daya bebas gangguan (UPS) untuk dua SMPN mencapai Rp 12 miliar, dan dana laboratorium multifungsi untuk 12 SMAN sebanyak Rp 8,8 triliun.

Lebih lanjut, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama dua tahun berturut-turut, 2013 dan 2014, menemukan adanya anggaran janggal lantaran muncul secara tiba-tiba, tidak sejak awal pembahasan APBD.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti laporan Ahok. "Kami siap menindaklanjuti dengan tentu saja melakukan telaah terlebih dahulu ada unsur pidana korupsinya apa tidak," ujar Johan, Jumat (25/2). (sip)