Terkait Eksekusi, Diplomasi Zero Enemy Sulit Diterapkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan diplomasi 'Thousand Friends Zero Enemy' menjadi kondisional dan tidak diberlakukan dalam rangka eksekusi mati terpidana narkoba. Bagi JK, hukum harus akan berjalan sebagaimana mestinya sehingga pelaksanaan kebijakan diplomasi tersebut dalam hal ini sulit dilaksanakan.

"Saya rasa akan sulit (dilaksanakan) ditambah lagi dengan perbedaan dalam satu negara, tidak semua mampu menyeragamkan pendapat yang ada," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (4/3).

Baginya, Zero enemy merupakan jargon dan implementasinya sulit bagi setiap negara berkaca dari perbedaan pendapat tersebut. Dalam hal eksekusi mati, Indonesia tetap berkeras menerapkannya terhadap dua terpidana asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran kendati pemerintahan Tony Abbott menentang keras, memicu ketegangan dua negara.

Thousand friend-zero enemy adalah salah satu kebijakan luar negeri pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya Oktober lalu Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana telah memprediksi kebijakan ini sulit diterapkan di pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut Hikmahanto, kebijakan SBY "thousand friend-zero enemy" dianggap menunjukkan dukungan yang lebih banyak untuk kepentingan masyarakat internasional, sehingga kepentingan nasional tergadaikan.

Diyakininya, Jokowi tahu persis bahwa konstituennya adalah rakyat sehingga kepentingan nasional Indonesia harus diletakkan di atas kepentingan internasional.

"Sebenarnya semua negara melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin kepentingan internasional diletakkan di atas kepentingan nasional," kata Hikmanto dalam kolomnya di CNN Indonesia, Selasa (21/10).

Hikmanto melanjutkan Jokowi memiliki karakter yang menganggap semua negara bersahabat, sepanjang tidak merongrong kedaulatan dan kepentingan nasional. Jika dilanggar, tentu Jokowi akan bertindak dengan tegas.

"Itulah sebabnya, menurut saya, 'thousand friend-zero enemy' sulit diimplementasikan di kepemimpinan Jokowi," kata Hikmahanto.