Mandra Ditahan Kejaksaan Agung terkait Dugaan Korupsi TVRI

Jakarta, CNN Indonesia -- Kejaksaan Agung resmi menahan pelawak Mandra Naih terkait kasus dugaan korupsi dalam program siap siar Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, hari ini, Jumat (6/3). Mandra akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta, hingga 25 Maret 2015.

"Perkembangan penyidikan kasus korupsi TVRI, yang melibatkan seniman berinisial M dan tersangka lainnya, hari ini dilakukan penahanan 20 hari sampai 25 Maret 2015," ujar Tony Spontana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Jumat.

Pilihan Redaksi Tiba di Kejagung, Mandra: Kalau Saya Korupsi, Najis Pelawak Mandra Laporkan Dua Orang Pemalsu Tandatangan Kejagung Kantongi Terduga Otak Korupsi TVRI yang Jerat Mandra Tersangka Korupsi, Jaksa Cegah Mandra Ke Luar Negeri

Menurut Tony, penyidik kejaksaan telah memeriksa lebih dari 10 saksi yang merupakan pejabat TVRI dan pihak swasta yang mengetahui proses pengadaan program tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka yaitu Mandra, Direktur PT Media Art Image Iwan Chermawan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yulkasmir.

"Maka diputuskan dilakukan penahanan," ujar Tony.

Penetapan tersangka berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan tertanggal 10 Februari 2015. Para tersangka ditengarai melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No 31/1999 Jo UU 20/2001.

Kasus berawal saat TVRI melakukan pembelian terhadap 15 paket program siap siar menggunakan dana yang diperoleh dari APBN 2012. Paket-paket tersebut dipasok delapan perusahaan dan salah satunya adalah perusahaan milik komedian Mandra, PT Viandra Production.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI kala itu bisa disimpulkan dalam beberapa poin. Pertama, 15 kontrak paket program siap siar tersebut dilakukan jelang akhir tahun anggaran (bulan November). Sehingga, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangaan, akan melewati tahun anggaran.

Pembayaran telah dilakukan tahun 2012, meskipun masa tayang program berakhir sampai 2013. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan paket Rp 47,8 miliar tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. (rdk)