Mendagri akan Tengahi Silang Pendapat Ahok Versus DPRD

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri untuk menengahi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta.

"Tentu kami tidak ingin menerima anggaran versi DPRD, atau anggaran versi lainnya, yang ada tentu hanya satu anggaran. Anggaran itu sah jika disepakati bersama baik oleh Pak Ahok ataupun DPRD," kata Tjahjo di Jakarta, Minggu (8/3).

Tjahjo menyayangkan silang pendapat antara Ahok dan DPRD yang semakin berkepanjangan. Apalagi peristiwa seperti ini tidak ditemukan di 33 provinsi lainnya sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri berharap adanya kesepakatan antara dua pihak tersebut.

Peraturan Menteri ini akan memutuskan APBD yang akan dipakai oleh DKI Jakarta. Opsi pemakaian anggaran lama tahun 2014 juga tengah dipikirkan oleh Tjahjo jika saja Ahok dan DPRD tidak mau berjalan dalam satu suara.

Namun, Tjahjo saat ini masih tetap menunggu keinginan berdamai antar kedua pihak. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri punya waktu 15 hari untuk mengesahkan APBD sejak diterima.

“Jadi kami masih punya waktu sampai 13 Maret untuk berdialog. Setelah 13 Maret, APBD itu juga masih harus dikembalikan ke Pemprov untuk dibahas dengan DPRD selama tujuh hari,” ujar Direktur Jenderal Keuangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek usai upaya mediasi Ahok-DPRD di Kemendagri, Jakarta, Kamis (5/3).

Sejauh ini, mediasi Ahok-DPRD hari ini berakhir buntu. Pertemuan dua jam berakhir tanpa kesimpulan jelas. Malah muncul rekaman video yang menggambarkan betapa panasnya situasi saat itu. Kata-kata umpatan terdengar dalam rapat. (ded/ded)