JK: Pelemahan KPK Bisa dari Dalam atau Luar

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menilai pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dilakukan dari dalam ataupun dari luar. Itu disampaikan dia usai menerima Tim 9 di Istana Wapres, Selasa (10/3).

JK mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Tim 9, salah satu hal yang dibahas adalah soal kisruh KPK dengan Polri. "Soal pelemahan tadi kami bicara, bisa terjadi dari luar dan dalam (KPK). Kalau pimpinannya tidak sesuai moral etika ya lemah juga KPK. Tapi dari luar juga bisa," tutur JK.

Pilihan Redaksi Tim 9 Diminta Yakinkan Presiden Hentikan Pelemahan KPK Jimly Masih Percaya Ruki Temui Wapres, Tim 9: Kondisi KPK Rentan Dimanfaatkan

Soal kriminalisasi terhadap pimpinan KPK ini mendapat perlawanan dari masyarakat, terutama para aktivis pemberantasan korupsi. Bahkan mereka membuat petisi bahwa KPK tidak boleh dikriminalisasi.

Menurut JK, bukan saja KPK yang tidak boleh dikriminalisasi, tetapi semua orang tidak boleh mendapatkan hal yang sama. "Kriminalisasi itu kan artinya orang tidak salah disalahkan," tukasnya.

JK juga meminta KPK tidak sewenang-wenang terkait kewenangan besar yang dimilikinya dalam ranah pemberantasan korupsi.

Jangan sampai ada lagi orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetapi setahun, bahkan lebih tidak diperiksa. "Tidak boleh," tegasnya.

Saat ditanya apakah dalam pertemuan itu juga dibahas kasus yang menimpa Ketua KPK nonaktif Abraham Samad dan mantan Wamenkumham Denny Indrayaja untuk dihentikan atau didorong untuk percepatan proses hukumnya, JK menegaskan bahwa tidak bisa melihat kasus hukum secara per orangan. "Kalau memang ada (pidananya) ya periska saja. Tapi kalau tidak ada jangan dicari-cari," tegasnya.

Sebelum bertemu dengan JK Wakil Ketua Tim 9 Jimly Asshiddiqie meminta intervensi Presiden Joko Widodo sekaligus Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengakhiri polemik berkepanjangan antara KPK dan Polri. Menurut Jimly ini saat ini pihak kepolisian sedang berada di atas angin atau merasa menang atas KPK. Belum lagi polemik makin meluas terkait somasi yang dilayakangkan Polri terhadap KPK.

"Persepsi dalam masyarakat itu KPK sedang dikriminalisasi. Untuk itu Presiden dan Wapres diharapkan turun tangan," kata Jimly. (hel)