Ahok: Jangan Bandingkan Gaji dengan Pembangunan

Jakarta, CNN Indonesia -- Besarnya anggaran belanja pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam APBD DKI Jakarta 2015 mendapat sorotan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan beberapa Fraksi Partai Politik di DPRD DKI Jakarta. Terakhir, diketahui Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melalui ketuanya, Bestari Barus, telah mempertanyakan besarnya anggaran belanja pegawai tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut keterangan Ahok—sapaan Basuki—dalam pertemuan antara dirinya dengan Bestari di Balaikota, Selasa (17/3) kemarin, politikus NasDem tersebut menyampaikan kritiknya terhadap porsi anggaran belanja pegawai yang lebih besar dibandingan anggaran untuk pembangunan di DKI Jakarta. Menanggapi kritik tersebut, Ahok pun menjawab dengan penjelasan yang rinci.

Menurutnya, besarnya anggaran belanja pegawai dalam APBD DKI Jakarta 2015 terbilang wajar karena seluruh biaya untuk pekerja proyek pembangunan di Ibukota telah masuk seluruhnya dalam mata anggaran tersebut.

Pilihan Redaksi Janji Renovasi Sekolah Berujung pada Duplikasi Anggaran DPRD Bidik Pengadaan Mesin Tik dalam APBD DKI Biaya Makanan/Minuman Pemprov DKI Capai Rp 863 Miliar

"Tidak boleh bandingkan permasalahan gaji dengan pembangunan. Misalnya dulu, belanja pembangunan dianggarkan Rp 5 triliun, memang dikira itu untuk belanja semua? Tidak, belanjanya cuma berapa persen, sisanya 10 persen bisa buat honor (pekerja) dan lainnya. Kalau sekarang, kita (Pemprov DKI) katakan Rp 5 triliun untuk pembangunan itu murni untuk pengadaan barang dan jasa," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (17/3) kemarin.

Ahok juga menjelaskan penyebaran anggaran dalam APBD DKI Jakarta 2015 ia lakukan agar pembangunan dapat berjalan secara serentak di berbagai bidang di Ibukota. Menurut Ahok, anggaran besar yang diberikan langsung ke dalam satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di APBD DKI Jakarta tidak akan berjalan efektif dan rasional untuk pembangunan selama kurun waktu satu tahun.

"Saya tanya, sekarang kalau mau normalisasi sungai sama waduk kasih Rp 20 triliun bisa dikerjain tidak? Kalau bisa dikerjakan, tapi warga yang digusur itu mau ditaruh dimana? Bangun rusun bisa tidak dapat kontraktor yang dapat membangun 60 ribu unit rusun sekaligus dalam waktu setahun?" ujar Ahok.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta dakan APBD 2015 menanggarkan Rp 19 triliun untuk gaji pegawai. Dengan gaji ini, para pegawai pemprov akan mendapatkan gaji tinggi. Sekelas lurah bisa mendapatkan Rp25 juta per bulan, sementara untuk staf biasa, bisa mendapat Rp 9 juta per bulan. (hel)