Polri: Jika 16 WNI Tak Dipulangkan, Kami Minta Ikut Periksa

Rinaldy Sofwan | CNN Indonesia

Rabu, 18 Mar 2015 17:02 WIB

Polri: Jika 16 WNI Tak Dipulangkan, Kami Minta Ikut Periksa — Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Anton Charliyan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/3). (CNN Indonesia/Rinaldy Sofwan Fakhrana)

Jakarta, CNN Indonesia -- Mabes Polri terus berupaya agar 16 warga negara Indonesia yang diamankan di Turki bisa dikembalikan untuk diperiksa terkait keterlibatannya dengan Negara Islam Irak dan Suriah.

Hal ini disampaikan Kepala Divisi Humas Brigadir Jenderal Anton Charliyan terkait informasi yang menyatakan 16 orang tersebut menolak untuk dideportasi. "Hak perorangan untuk kembali ke Indonesia atau tidak, tapi kami usahakan agar mereka bisa kembali," kata Anton di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/3).

Pilihan Redaksi

Saat ini, menurutnya, tim dari Mabes Polri beserta Kementerian Luar Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah diutus ke Turki untuk bernegosiasi terkait hal ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sampai saat ini mereka belum diperiksa oleh kami," ujarnya. "Kami bernegosiasi untuk minimal bisa ikut memeriksa."

Sementara itu, salah seorang anggota kepolisian yang berada di Turki menyatakan telah dicapai kesepakatan dari koordinasi yang dilakukan di negara tersebut.

"Hasil koordinasi di Ankara menyatakan bahwa pemerintah Turki akan segera mendeportasi 16 WNI yang ditahan sejak tanggal 29 Januari 2015 lalu," ujar anggota Polri tersebut.

Saat ini, menurutnya, pemerintah Turki juga melakukan pencarian terhadap 16 orang lainnya yang memisahkan diri dari rombongan Smailing Tour dan menghilang. Petugas keamanan di perbatasan telah diberikan informasi untuk melakukan pencarian.

"Pemerintah Turki saat ini melakukan tindakan keras terhadap warga asing yang melintas batas ke Suriah dengan menutup akses pintu perbatasan resmi. Dari 18 pintu hanya dua pintu yang dibuka dan diperketat penjagaannya," kata dia.

Sebelumnya, 16 WNI dikabarkan menghilang ketika berkunjung ke Turki dengan menggunakan biro perjalanan resmi Smailing Tour dari Indonesia. Namun menurut pemerintah, kelompok ini berbeda dengan kelompok yang telah ditahan otoritas Turki.