Bareskrim Panggil Lulung Cs, M Taufik: Itu Biasa Saja

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemanggilan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta atas kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2014, ditanggapi santai oleh Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik.

Menurutnya, dalam ranah pidana setiap individu mewakili dirinya sendiri, sehingga tidak bisa dipukul rata. "Biasa saja sih, tidak ada persiapan khusus. Ini sifatnya kan panggilan pribadi," kata Taufik kepada CNN Indonesia, Senin (23/3).

Lebih jauh, dirinya mengaku siap hadir jika pihak berwajib berkeinginan untuk meminta keterangan atas dugaan penyelewengan dana APBD 2014.

Pilihan Redaksi Tunggu Sikap Resmi DPRD, Pemprov Siapkan Dua APBD DKI Jakarta Mendagri: Pengesahan RAPBD Jakarta Kemungkinan Lewat Pergub Konflik Baru Ahok-DPRD Bisa Muncul Lagi Soal Pengadaan UPS, Bareskrim Bakal Periksa Lulung Cs

Taufik tak lupa berkomentar mengenai salah satu kuasa hukumnya bersama rekan-rekan DPRD-nya, yaitu Razman Arif Nasution yang dieksekusi kejaksaan beberapa waktu lalu. "Itu tidak masalah, gampang lah itu, tinggal dicari gantinya, kan banyak pengacara lain," ujar Taufik.

Sebelumnya, di hari yang sama Wakil Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menyatakan Badan Reserse Kriminal Polri akan memanggil beberapa anggota DPRD DKI Jakarta terkait dugaan korupsi pada proyek pengadaan UPS yang menggunakan APBD 2014.

Meski demikian, Badrodin belum dapat memastikan kapan pemeriksaan tersebut akan dilakukan. "Iya (kami akan memeriksa mereka). Tapi belum ada jadwal. Kami kan pasti akan periksa saksi-saksi dulu," kata Badrodin pada acara Rakernis Fungsi Lalu Lintas Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/3).

Badrodin kembali menegaskan alasan pelimpahan perkara dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta ini, dari Polda Metro Jaya kepada Bareskrim Polri. Ia berkata, pihaknya menghindari kemungkinan kongkalikong antara penyidiknya dan para pejabat DKI Jakarta yang diduga terlibat dalam kasus ini.

"Tentu supaya menghindari adanya kesan, hubungan yang baik dengan Pemda DKI jangan sampai mengganggu proses penegakan hukum. Jadi kami tarik ke Mabes Polri," ucapnya. (pit)