Staf Ahli Menkominfo: Identifikasi Situs Pers Tak Sembarangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Henri Subiakto mengatakan, tidak bisa sembarang mengindentifikasi sebuah situs adalah lembaga pers. Harus ada standar tertentu untuk menyebut itu adalah sebuah lembaga pemberitaan.

"Kalau itu (situs) pers harus berbadan hukum dan ada standarisasi profesi yang jelas dari Dewan Pers dalam menulis berita, misalnya cover both sides, dan lainnya," kata Henry usai berdialog soal pemblokiran situs Islam dengan para pengelola situs di Kemenkominfo, Selasa (32/3). (Lihat fokus: Kontroversi Pemblokiran Situs Islam)

Pilihan Redaksi Al Chaidar: Pemblokiran Situs Islam Sikap Otoriter Era Jokowi Blokir Situs, Dewan Syariah PKS Menilai Pemerintah Ketakutan JK Perintahkan Pemblokiran Situs Islam Ditinjau Ulang BNPT: Ada Situs yang Diblokir karena Kafirkan Jokowi

Apabila seluruh media tersebut berbadan hukum dengan identitas jelas, maka menurutnya dapat dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Lebih jauh Henri menuturkan, sejumlah media yang diblokir oleh Kemenkominfo atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tersebut menggunakan domain yang bukan jadi tanggung jawab Indonesia sehingga tak bisa dideteksi. Misalnya domain .com yang bukan domain Indonesia.

"Kemenkominfo hanya punya data untuk domain .co.id," ujarnya. (Baca juga: Pengamat: Memang Ada Situs Islam Indonesia yang Dukung ISIS)

Menurut Henri, memang ada sebagian media yang teridentifikasi oleh Kemenkominfo meski menggunakan domain .com, namun itupun hanya sebagian media yang tergolong besar.

Sebelumnya, BNPT merekomendasikan pemblokiran situs islam berdasarkan surat Nomor 149/K.BNPT/3/2015 tentang Situs/Website Radikal ke dalam sistem filtering Kemkominfo. Berdasarkan laporan tersebut dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 soal penanganan situs internet bermuatan negatif, maka Kominfo pun memblokir 22 situs yang diajukan.

Namun, pemblokiran menuai protes dari pemimpin redaksi situs tersebut. Sedikitnya tujuh pemimpin redaksi situs islam tersebut menyambangi Gedung Kominfo untuk melakukan audiensi. Ketujuh media tersebut anatara lain Arrahmah, Hidayatullah, Gema Islam, Salam Online, dan AQL Islamic Center.

Mereka menuntut kejelasan alasan pemblokiran. "Kalau kami dituduhkan bahwa kami propaganda, mengkafirkan orang, konsep jihad yang terbatas, mengajak hijrah, tunjukkan kepada kami, berita mana yang merujuk hal-hal seperti itu?" ujar Pemred Hidayatullah, Mahladi, saat audiensi. (Baca juga: Dituding Radikal, Pemred Situs Islam: Kami Tak Dukung ISIS) (sur)