Walikota Solo Tegaskan Jokowi Tidak Mau Jadi Ketua Umum PDIP

Jakarta, CNN Indonesia -- Wali Kota Solo yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengaku yakin Megawati Soekarnoputri akan tetap menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) PDIP. Ia juga menepis hasil survei yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap lebih pas memimpin partai berlambang kepala banteng itu.

"Yang memilih ketum itu orang partai bukan umum. Survei enggak perlu dibaca dan enggak perlu ditanggapi. Pak Jokowi juga tidak mau jadi ketum. Ini urusan internal kok disurvei, bagaimana?" ujar pria yang akrab disapa FX Rudy ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).

Pilihan Redaksi Ikrar Nusa Bakti: Megawati akan Tetap jadi Ketua Umum PDIP Survei Poltracking Soal Kandidat Ketua PDIP Dinilai Ngawur Kongres Tak Mungkin Anulir Megawati dari Ketum PDIP Maruarar Sirait: Regenerasi Ketua Umum PDIP pada 2020

Menurut dia, kongres yang akan digelar pada 8 hingga 12 April 2015 di Denpasar, Bali, nanti bukan untuk mencari ketum baru melainkan mengesahkan Megawati untuk kembali menduduki kursi pimpinan partai itu. Hal tersebut juga merupakan mandat dari Rapat Kerja Nasional tahun 2014 di Semarang, Jawa Tengah.

"Kongres besok cuma mengetuk palu Mbak Mega jadi ketum karena sudah selesai Rakernas kemarin," kata dia.

Muncul isu yang menyebutkan bahwa putri Megawati yang juga menduduki jabatan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, akan kembali mendapatkan posisi strategis di partai tersebut sebagai wakil ketua umum, sebuah posisi yang sebelumnya tidak pernah ada di PDIP.

Menanggapi isu tersebut, FX Rudy tidak banyak berkomentar. "Waketum namanya tidak perlu, yang penting ketua umum ada, ketua DPP ada, seperti kongres kemarin-kemarin. Mbak Puan sudah jadi menteri kok," ujar dia. Ia berpandangan, jabatan wakil ketua umum tidak perlu dibentuk.

Ia pun menuturkan, Megawati berwenang penuh untuk menentukan posisi apa yang diberikan untuk Puan. "Nanti tergantung Ketua Umum. Kalau bicara nonaktif, menurut saya, tidak ada istilah partainya terlantar atau tidak, karena kolektif kolegial. Semua bisa," kata dia. (utd)