Usik Dua Partai KMP, Fadli Minta Yasonna Dicopot

Jakarta, CNN Indonesia -- Kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dianggap kurang memuaskan lantaran keputusannya terkait Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Atas alasan tersebut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pun meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja sang menteri.

Fadli mengatakan Yasonna belum memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang menteri. "Ini patut menjadi pembelajaran, terutama soal dua surat keputusan Menkumham terhadap dua partai politik yang sedang bermasalah," kata Fadli di kompleks DPR RI, Kamis (2/4).

"Ini menunjukkan Menkumham yang belum memiliki kapasitas dan kapabilitas," katanya menambahkan.

Oleh karena itu, Fadli pun mendesak dan meminta Presiden Indonesia Joko Widodo untuk segera melakukan evaluasi terhadap Yasonna di Kabinet Kerja. Fadli menambahkan kejadian yang menimpa Partai Golkar dan PPP memunculkan kondisi politik yang tidak stabil di Indonesia.

Pilihan Redaksi Leo: Sudah 5 Tahun Pegang Golkar, Idrus Balik Jadi Dosen Saja Usul Hak Angket Menkumham akan Disebar di Paripurna DPR Diberi Agung Peringatan, Bamsoet: Kok Tak Langsung Pecat? Agung Akhirnya Usik Setya Novanto, Kirim Surat Peringatan

"Inilah, segera buat evaluasi dan copot Menkumham Laoly ini," ujar Fadli tegas.

"Bukan hanya memalukan tapi putusan Menkumham juga membuat masalah bagi partai politik di Indonesia karena putusannya salah," katanya melanjutkan.

Sebelumnya Fraksi Partai Golkar sepakat untuk mengajukan hak angket terhadap Yasonna Laoly berkaitan dengan keputusannya mengesahkan Partai Golkar versi Munas Jakarta. Pada pekan lalu mereka bersama petinggi fraksi dari Koalisi Merah Putih menyerahkan berkas tersebut ke pimpinan DPR untuk diproses di rapat paripurna.

Meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara telah memberikan putusan sela mengenai masalah Partai Golkar, Ketua Frakdi Partai Golkar Ade Komaruddin menegaskan hak angket akan terus digulirkan.

Rencananya surat hak angket tersebut pun akan mulai disebar pada para anggota dewan di rapat paripurna yang digelar pada Selasa (7/4). Namun untuk pengambilan keputusan apakah hak tersebut akan menjadi hak DPR atau tidak akan dibahas pads rapat paripurna selanjutnya. (pit)