Penetapan Tersangka KPK Bisa Dilakukan di Tahap Penyelidikan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangkan pakar acara perdata Universitas Sumatera Utara M Yahya Harahap sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/4). Kepada hakim tungal Teti Herdianti, Yahya mengatakan, KPK berwenang menetapkan tersangka dalam tahap penyelidikan.

"Penyelidik diberi serangkaian tugas untuk menemukan alat bukti yang cukup. Kalau penyelidik sudah menemukan, sesuai Pasal 44 ayat 1, mereka menyampaikan laporan kepada KPK," ujar Yahya.

Pilihan Redaksi KPK Ajukan Saksi Lain Layani Gugatan Suryadharma Ali Hari Ini Tinggalkan KPK, Chatarina Wanti-wanti Praperadilan Merepotkan KPK Tegaskan Tak Salahi Aturan Saat Periksa Suryadharma Ali Saksi Ahli Beberkan Alasan Penetapan Tersangka SDA Tidak Sah

Kendati demikian, kata Yahya, kewenangan menetapkan seseorang sebagai tersangka bukan ada di tangan penyelidik. Tugas penyelidik hanya mencari dua alat bukti permulaan yang cukup dari informasi dan keterangan saksi, dokumen, dan lainnya berdasarkan Pasal 44 ayat 2.

Penemuan dua alat bukti permulaan tersebut dilaporkan kepada pimpinan lembaga antikorupsi. "(Jika) KPK kemudian mengambil sikap akan melanjutkan, maka bukan penyelidik atau penyidik yang menetapkan tersangka tetapi badan KPK sendiri," tutur Yahya.

Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) ini menyebut, proses hukum yang berlangsung di KPK tersebut memang  sedikit berbeda dengan yang diatur dalam KUHAP. Kewenangan penetapan tersangka dalam KUHAP berada di tahap penyidikan oleh tim penyidik.

"Kalau di KUHAP, yang berfungsi dan bertugas mencari dan menemukan alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, seperti dalam Pasal 1 titik 14, itu penyidik," ujar Yahya.

Di dalam KUHAP, Yahya mengatakan, proses penyelidikan merupakan kegiatan untuk mencari dan menentukan peristiwa pidana dengan tujuan supaya dapat dilakukan penyidikan. Jika di tahap penyelidikan ditemukan peristiwa tindak pidana, perkara kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Selanjutnya penyidik mencari dan menemukan dua alat bukti yang cukup untuk dibawa ke penuntutan. Pada tahap ini, penyidik menetapkan seseorang yang disidik menjadi tersangka.

Yahya menjadi satu-satunya saksi ahli yang diajukan KPK dalam sidang pembuktian gugatan praperadilan bekas Menteri Agama Suryadharma Ali. Sementara untuk saksi fakta, KPK mengajukan dua saksi yaitu Ajun Komisaris Besar Edi Wahyu Susilo dan Sugiarto yang merupakan penyelidik KPK.

Edi sebelumnya sudah dihadirkan dalam sidang pembuktian pada Kamis (2/4), sedangkan Sugiarto masih menunggu hingga pemeriksaan Yahya selesai hari ini. Sidang praperadilan Suryadharma Ali memasuki hari keempat. Sidang dibuka oleh hakim tunggal Teti Herdianti pukul 8.50 WIB.

Suryadharma mengajukan gugatan praperadilan atas perkara penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK yang dia nilai tidak sah. Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2014 saat masih menjabat sebagai Menteri Agama era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

KPK menyebut Suryadharma melakukan penyelewengan kewenangan jabatan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013. Dia disangka melanggar Pasal 2 ayat 1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaiman telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 KUHPidana. (rdk)