Meski Ada SP3, KPK Percaya Polisi Tangani Kasus Budi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kelanjutan penanganan kasus Budi Gunawan kembali menjadi sorotan publik. Alasannya, pelimpahan perkara dari Kejaksaan Agung ke pihak kepolisian diiringi dengan semakin menguatnya wacana penunjukan Budi sebagai Wakil Kapolri pendamping Badrodin Haiti.

Penanganan perkara BG di markas sendiri punya peluang untuk terhenti. Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Korps Bhayangkara punya kuasa untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sekiranya dugaan yang disangkakan terhadap Budi tidak terbukti.

Menanggapi hal tersebut, lembaga antirasuah menyerahkan sepenuhnya kewenangan penanganan kasus Budi ke pihak kepolisian. "Kami percayakan kepada Mabes Polri untuk menangani kasus BG, terlepas ada tidaknya SP3 tersebut," ujar Komisioner sementara KPK Indriyanto Seno Adji, Selasa (7/4).

Pilihan Redaksi Badrodin: Budi Gunawan Bisa Jadi Wakapolri Dilimpahkan Dari KPK ke Kejagung, Kini Berkas BG di Bareskrim Kejaksaan Benarkan Pelimpahan Berkas Budi Gunawan ke Polisi Kasus Budi Gunawan Dilimpahkan ke Polisi, KPK Angkat Tangan

Menurut Seno, KPK dalam hal ini telah lepas tangan sejak perkara Budi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. "Semua ini sudah menjadi domain praajudikasi dari Kejaksaan untuk meneruskan atau menyerahkan kasus BG ke Mabes," ujarnya.

Sejak kasus Budi dilimpahkan oleh lembaga antirasuah, penanganan perkara sang jenderal di Kejaksaan Agung hampir terkesan adem-ayem. Setelah perkaranya dilimpahkan ke Korps Bhayangkara, Budi Gunawan kini mulai diwacanakan masuk bursa Wakil Kapolri sebagai pendamping Badrodin Haiti.

Komisaris Jenderal Budi Waseso dan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Komisaris Besar Viktor Simanjuntak sama-sama menyatakan berkas telah dilimpahkan ke Bareskrim sejak Kamis (2/4). Saat ini Bareskrim tengah meneliti dan menelaah berkas yang dilimpahkan tersebut.

Pihak Bareskrim tidak bisa menjelaskan alasan pelimpahan berkas perkara ini kembali ke institusi yang menaungi Budi Gunawan. "Tanya saja kepada Jaksa Agung," ujar Budi Waseso.

Rencananya, penyidik akan melaksanakan gelar perkara secara terbuka dengan mengundang KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kejaksaan Agung, serta sejumlah ahli. (utd)