Pemerintah Tingkatkan Kewaspadaan Air Zam-zam Palsu

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyinggung fenomena peredaran air zam-zam palsu yang dinilai mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat selaku konsumen air.

Bagi JK, label halal dalam air perlu ditinjau kembali dan pemerintah harus memiliki aturan untuk memperketat label halal dalam air.

"Memang terjadi banyak sekali air apapun yang tidak halal ditulis halal. Ini masalah trust (kepercayaan)," kata JK dalam pidato di acara Audiensi dengan GAPPMI di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (7/4).

Pilihan Redaksi Survei: Institusi Kepresidenan Paling Dipercaya Masyarakat Enam Bulan Jokowi, Kepuasan Publik di Bawah 70 Persen Menkominfo Akui Metode Blokir Internet Harus Diperbaiki JK pun Tak Tahu Jokowi Tambah Uang DP Mobil Pejabat BKPM: Konflik Cilamaya Bikin Investor Jepang Mundur

Di mata JK, kelalaian ini akan berujung pada ketidakpercayaan konsumen lokal dengan peredaran air zam-zam dalam negeri.

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparringa meminta masyarakat tidak asal dalam memilih air zam-zam yang saat ini dijual bebas dalam negeri.

Berdasarkan uji sampel BPOM ditemukan air tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sanitasi. Kendala yang dialami dalam pemberantasan air zam-zam palsu ini ialah, air yang dikirim dari Arab Saudi memang bukan komiditi ekspor atau tidak diproduksi sebagai air minum komersial.

Untuk memberantas peredaran air ini, BPOM telah meminta kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini. Selain itu, BPOM juga tengah rembuk dengan MUI terkait dengan prosedur penetapan label halal pada setiap air zam-zam.

Peredaran air zam-zam palsu ini telah banyak beredar di kalangan masyarakat. Beberapa waktu lalu, kepolisian berhasil menyingkap peredaran air zam-zam palsu di daerah Jakarta Barat, Jakarta Timur, hingga Jakarta Selatan. (adt)