Projo Siapkan Nama 14 Menteri yang Harus Diganti

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Pusat Projo telah memiliki nama 14 Menteri yang harus diganti karena memiliki kinerja di bawah standar dan tidak sesuai Nawa Cita serta Trisakti yang menjadi visi Pemerintahan Joko Widodo saat ini.

Nantinya, DPP Projo akan memberikan daftar menteri tersebut kepada Presiden Joko Widodo agar reshuffle (pergantian atau penggeseran) kabinet dapat dilakukan pada semester II tahun 2015.

"Sudah ada 14 orang nama menteri yang harus di-reshuffle (dari Projo). Nama-nama tersebut akan diserahkan ke Presiden pada waktunya. Ya, mungkin kita berikan saat setahun pemerintahan berjalan nanti lah," ujar Ketua DPP Projo Sunggul Hamonangan Sirait di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (11/4).

Pilihan Redaksi Putusan Yasonna Bikin Jokowi Tak Happy Jokowi dan JK Belum Pernah Bahas Perombakan Menteri Isu Perombakan Kabinet Dibantah Pihak Istana Gerindra: Banyak Menteri yang Harus Dipecat

Dalam daftar yang dimiliki Projo tersebut terdapat Menteri-menteri yang berasal dari PDIP, selaku partai pemerintah, maupun partai-partai lain yang ada di dalam Kabinet Kerja. Secara tersirat, Sunggul tadi juga menyebutkan salah satu nama Menteri yang berada dalam daftar 14 menteri yang dipandang Projo patut di-reshuffle tersebut.

"Salah satu Menterinya (dalam daftar Projo) yang bilang 'ga jelas, ga jelas' itu. Dasarnya kita evaluasi kinerja dan perform mereka kalau tidak oke dan tidak 100 persen Nawa Cita dan Trisakti lebih baik out saja," ujar Sunggul seraya tersenyum.

Wacana reshuffle kabinet sebelumnya sempat beredar ketika Pemerintahan Joko Widodo baru berumur 100 hari pada awal tahun ini. Namun, sampai saat ini terbukti belum ada pergantian Menteri yang dilakukan Presiden.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan, hingga saat ini belum ada diskusi mengenai reshuffle atau perombakan menteri di kalangan Istana Kepresidenan.

"Tidak ada diskusi itu (reshuffle menteri) sama sekali," ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Menurut mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu, evaluasi menteri di Kabinet Kerja bisa dilakukan setiap saat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Beberapa hari belakangan berhembus kabar Jokowi akan melakukan reshuffle pada para menteri Kabinet Kerja yang dirasa bekerja kurang maksimal atau kurang pas terhitung sejak pelantikan pada Oktober 2014 silam.

Kabar ini semakin mencuat lantaran semakin rendahnya popularitas Jokowi-JK dan ketidakpuasan masyarakat terhadap beberapa program pemerintah. (gir)