PKS-PAN Bimbang Gulirkan HMP atas Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI Jakarta belum mengambil keputusan atas rencana digulirkan hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai tindak lanjut hasil penyelidikan kebijakan penyusunan APBD oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku belum menerima laporan apapun dari fraksi PAN d DPRD DKI Jakarta. Bahkan terkait tindak lanjut sikap PAN di DPRD DKI masih samar.

"Belum tahu, nanti saya tanyakan dulu, saya telepon dulu mereka (DPRD DKI)," kata Zulkifli kepada CNN Indonesia, Rabu (15/4).

Diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Triwisaksana, pihaknya belum menerima laporan atau intruksi langsung dari fraksi ataupun DPP PKS atas sikap untuk HMP.

Pilihan Redaksi Ahok Yakin Hanya Lulung dan Taufik yang Menuntut HMP Berhitung Kekuatan Pendongkel Ahok di DPRD DKI Jokowi-Ahok-Prasetyo Bertemu sebagai Teman Pertemuan Ahok-Jokowi-Prasetyo Putuskan F-PDIP Tak Ajukan HMP

"Kami masih menunggu. Tapi sebaiknya itu langsung ke fraksi atau DPP," kata Triwisaksana.

Sebagai salah satu unsur pimpinan, Triwisaksana mengatakan belum ada pembicaraan di level pimpinan DPRD untuk melakukan rapat formal. Pihak DPRD, kata Tri, masih menunggu dijadwalkannya rapat pimpinan.

"Soal HMP, undangan dari rapim belum ada. Pimpinan pun belum merumuskan sikap karena belum ada undangan."

Sebelumnya, PKS bersama Golkar dan Gerindra telah menegaskan diri akan menggulirkan hak ini yang bisa berujung pada dimakzulkannya Ahok, sapaan Basuki. Tiga fraksi dengan jumlah anggota 35 orang ini menyatakan akan mengajukan hak menyatakan pendapat sejak awal.

Padahal untuk menggolkan hak menyatakan pendapat hanya butuh persetujuan 2/3 dari 3/4 anggota DPRD DKI yang hadir dalam paripurna. Dengan jumlah total anggota DPRD 106 orang, maka butuh 80 anggota DPRD yang hadir dalam paripurna. Dari 80 orang yang hadir, hanya butuh 53 orang yang menyetujuinya.

Sementara fraksi yang selama ini tak akan mendukung hak menyatakan pendapat adalah Partai Fraksi Kebangkitan Bangsa. Begitu pula fraksi Fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan tidak mengajukan hak menyatakan. Keputusan ini diambil setelah pertemuan antara Presiden Joko Widodo, Ahok, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Fraksi NasDem juga menyatakan cukup berhenti pada hak angket terhadap Ahok. Begitu pula dengan Fraksi Hanura di mana sang Ketua Umum Wiranto menyatakan partainya tidak akan ikut dalam rencana menggulirkan hak menyatakan pendapat. (pit)