Soal Ujian Nasional Tahun 2015 Dicetak oleh 16 Perusahaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Soal ujian nasional (UN) tahun 2015 untuk siswa sekolah menengah atas dan menengah pertama serta sederjat dicetak oleh 16 perusahaan yang memenangkan lelang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ke-16 perusahaan ini mencetak masing-masing satu paket dengan total sebanyak 16 paket pencetakan naskah UN.

Berdasarkan dokumen Perkembangan Pencetakan Naskah UN tahun 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perusahaan tersebut yaitu CV Adi Print, Makassar; CV Percetakan Manado; Perusahaan Umum Percetakan Negara RI, Jakarta; PT Binta Grafindo, Pekanbaru; dan PT Cerya Riau Mandiri Printing, Pekanbaru.

Pilihan Redaksi Polisi Telusuri IP Address Pembocor UN Polisi Periksa 13 Pegawai PNRI terkait Soal UN Bocor Barang Sitaan Polri dari PNRI Dipakai Bocorkan Soal UN Surati Google, Anies Minta Blokir Dokumen UN yang Bocor

Perusahaan pemenang tender cetak soal ujian nasional lainnya yaitu PT Ghalia Indonesia Printing, Bogor; PT Grafika Jaya Sumbar, Padang; PT Intermasa, Bogor; PT Jasuindo Tiga Perkasa, Sidoarjo; dan PT Karsa Wira Utama, Jakarta.

Enam perusahaan lainnya adalah PT Macanjaya Cemerlan; PT Berca; PT Percetakan Bali, Denpasar; PT Pura Barutama, Kudus; PT Surya Agung; dan PT Temprina Media Grafika, Surabaya.

Temprina Media Grafika merupakan perusahaan pencetak bahan UN untuk delapan provinsi, terbanyak dibanding 15 perusahaan lainnya. Temprina menangani pencetakan bahan UN untuk Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Papua Barat.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini tengah disorot setelah terjadi kebocoran soal ujian nasional tahun 2015 yang dilakukan lewat Google Drive, layanan penyimpanan dan berbagi. Menteri Pendidikan Anies Baswedan mengaku mendapat informasi kebocoran soal itu pada Senin, 13 April 2015, saat masih melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah sekolah.

Anies lantas bersurat kepada Removal Team dari Google Inc hari itu juga meminta agar Google melakukan tindakan untuk menghentikan akses terhadap soal UN tersebut. Dalam suratnya, Anies menjelaskan bahwa soal UN merupakan dokumen negara yang bersifat sangat rahasia dan telah dipublikasikan oleh orang yang tidak memiliki otoritas.

Anies juga meminta informasi lebih lanjut kepada Google terkait jumlah traffic, jumlah download, dan informasi lainnya untuk menjadi bahan permulaan melakukan investigasi atas tindakan kriminal tersebut. (rdk)