Hubungan Presiden Jokowi dan Parpol Dinilai Membaik

Jakarta, CNN Indonesia -- Tak adanya permasalahan yang ditunjukkan oleh lembaga legislatif atas kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, dinilai sebagai bentuk membaiknya pemerintahan Jokowi.

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memprediksi hubungan antara Jokowi dengan partai-partai politik di Indonesia akan membaik. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti.

Pilihan Redaksi Jokowi Sepakat Datang ke DPR untuk Bicarakan Badrodin Konsultasi DPR soal Cakapolri Bukan untuk Pojokkan Jokowi Istana Yakin DPR Tak akan Serang Jokowi di Rapat Hari Ini Puan: PDIP Komitmen Bantu Jokowi Sukseskan Pemerintahan

Ikrar memandang, hubungan Presiden dengan partai politik dalam Koalisi Merah Putih, yang pernah mengikrarkan posisi sebagai oposisi dalam pemerintahan, justru semakin membaik saat ini.

Hal itu menjadi bukti dari adanya perbaikan hubungan antar lembaga eksekutif dan legislatif pada masa enam bulan Pemerintahan Jokowi berjalan.

"Di mata saya, hubungan antara Presiden dan partai-partai politik tidak masalah dan akan menjadi lebih baik. Saya beri contoh, ketika divided government terjadi ternyata hubungan Koalisi Merah Putih dan Presiden malah membaik, kan," ujar Ikrar di Kantor LIPI, Jakarta, Jumat (17/4).

Karenanya, Ikrar memberikan peringatan kepada PDIP sebagai partai pengusung utama Joko Widodo dalam pemilihan presiden pada 2014 lalu.

Kerenggangan hubungan antara PDIP dan Presiden beberapa waktu belakangan dapat berbuah negatif terhadap popularitas PDIP jika berlangsung lama. Apalagi, saat kerenggangan hubungan terjadi, komunikasi Presiden dengan KMP justru semakin membaik.

"Yang saya takutkan adalah ketika nantinya PDIP justru meloncat ke posisi KMP (menjadi oposisi). Tapi ya semoga tidak terjadi seperti itu ya. Makanya saya mengatakan PDIP itu seperti anomali dalam ilmu politik," kata Ikrar.

Hingga saat ini, diketahui beberapa kebijakan yang dikeluarkan Presiden memang tidak menemui hambatan berarti dari parlemen saat proses pembahasan berlangsung. Pergantian calon Kapolri dan pencabutan subsidi BBM contohnya, dapat dilakukan tanpa menemui halangan berarti dari partai-partai di parlemen. (meg)