Istana Anggap Badrodin Sesuai dengan Keinginan Masyarakat

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku yakin bahwa Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi (Wanjakti) akan memilih Wakapolri dan jajaran petinggi Polri lainnya yang bersih, profesional, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

"Karena di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah Indonesia akan selalu memegang teguh komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tegas dalam pemberantasan korupsi serta penegakan hukum," ujar Pratikno dalam keterangan yang diterima CNN Indonesia, Jumat (17/4).

Pilihan Redaksi Badrodin: Semua Perwira Bintang Tiga Cocok Jadi Wakapolri Wacana Polisi Parlemen, Kapolri Lebih Setuju Perkuat Pamdal Eksklusif: Badrodin di Mata Keluarga Musisi 'Ancam' Badrodin Haiti Berantas Pembajakan Karya

Adapun pengangkatan Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri, menurut Pratikno, merupakan momen yang sudah lama ditunggu oleh rakyat Indonesia. Dia yakin, bahwa Presiden telah memilih pimpinan Polri yang tepat, yang bisa membawa Polri menjadi institusi hukum yang terhormat, bermartabat, dipercaya, dan dicintai seluruh rakyat Indonesia.

"Posisi Presiden sudah jelas. Beliau mengharapkan hadirnya institusi Polri bisa menciptakan rasa aman di masyarakat dari gangguan kriminalitas dan ancaman terorisme," kata dia.

Pratikno menekankan bahwa Presiden pun menginginkan Polri dapat bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membersihkan negeri ini dari praktek korupsi yang telah menjadi hambatan utama bangsa Indonesia untuk mencapai kemakmuran.

Menurut mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu, korupsi telah merusak sistem demokrasi untuk bekerja melayani kepentingan umum dan menyebabkan kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak bisa kita nikmati untuk membangun kesejahteraan rakyat.

"Saat ini, harapan perubahan itu ada di tangan Kapolri baru. Presiden, menurut Mensesneg, telah memberi mandat kepada Kapolri baru untuk dengan tegas melakukan reformasi institusi Polri yang diperlukan," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan berpandangan bahwa penunjukan Wakapolri seharusnya menjadi tugas Wanjakti.

"Kalau Wanjakti sudah memutuskan, Wanjakti kan satu institusi yang sudah baku. Tentu mereka punya segala penilaian. Jadi kalau mereka sudah menganggap itu pantas, dikirim, Presiden teken," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Luhut menyebutkan, Presiden akan menghormati keputusan yang sudah dibuat oleh Wanjakti, meski memiliki hak untuk menolak usulan dewan itu.

Ketika ditanya bagaimana jika nama calon Wakapolri yang diajukan Wanjakti adalah Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Luhut mengaku tidak ada masalah dengan itu.

"Bisa saja. Kenapa tidak? Apa masalahnya? Kalau Wanjakti sudah memutuskan, ya kita harus hormati," ujar dia. (meg)