Soal Budi Gunawan, Aktivis Berseberangan dengan DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari beberapa elemen seperti KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), ICW (Indonesia Corruption Watch), dan (LBH) Lembaga Bantuan Hukum, menyatakan sikap menolak jika Komisaris Jenderal Budi Gunawan benar dicalonkan sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI.

"Posisi kami jelas berbanding terbalik dengan politisi. Jika politisi mengatakan Budi Gunawan pantas jadi Kapolri apalagi jadi Wakapolri, maka kami sebaliknya. Jadi Kapolri saja tidak pantas apalagi jadi Wakapolri," ujar Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho di kantor KontraS, Selasa (21/4).

Menurut Emerson, terdapat sejumlah pertimbangan dibalik penolakan Budi Gunawan sebagai Wakapolri, salah satunya terkait rekam jejak Budi yang sempat diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi. "Meski sekarang kasusnya belum jelas, tetapi besar kemungkinan kasus ini bisa dibuka kembali," ujar Emerson.

Pilihan Redaksi KPK: Soal Wakapolri Bukan Urusan Kami Muncul Setelah Dua Bulan Hilang, Budi Gunawan Tetap Bungkam Badrodin Jamin Pemilihan Wakapolri Tak Ganggu Soliditas

Sependapat dengan Emerson, Kepala Bidang Pengembang Sumber Daya Manusia LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa berpandangan keputusan Presiden Joko Widodo yang telah membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri jelas mempertimbangkan reaksi mayoritas publik, meski hakim sidang praperadilan Sarpin Rizaldi menetapkan penetapan tersangka Budi oleh KPK adalah tidak sah.

"(Penolakan) ini menguji konsistensi dan mengingatkan kembali bahwa Budi Gunawan pernah ditolak masyarakat sipil sebagai Kapolri. Jokowi mengatakan karena banyak penolakan dan keresahan di masyarakat akhirnya Budi Gunawan tidak disetujui sebagai Kapolri meski sudah diloloskan oleh DPR," ujar Alghiffari.

Oleh karena itu, Alghiffari berharap kepada kepolisian jangan sampai ada langkah-langkah yang tidak sesuai dengan instruksi Presiden tersebut.

Seperti diketahui, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta Pane menyatakan telah digelar Wanjakti Plus yang memutuskan untuk memilih Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan untuk mengisi posisi Tribrata 2 pada Selasa (21/4) pagi tadi.

"Informasi yang diperoleh IPW dalam Wanjakti Plus itu internal Polri sangat solid dan semua jenderal yang ikut Wanjakti Plus menandatangi persetujuan Komjen Budi Gunawan menjadi Wakapolri menggantikan Komjen Badroddin Haiti yang diangkat presiden menjadi Kapolri," kata Neta dalam keterangan tertulisnya.

Dia juga mengatakan, hasil dari Wanjakti Plus telah diajukan ke Presiden Joko Widodo. Karena itu, dia berharap Mabes Polri segera mengumumkan dan melantik Budi Gunawan sebagai Wakapolri. (sip/sip)